Komdigi Usulkan Wajibkan Pengguna Medsos Sertakan Nomor Telepon
Main Agenda menjadi fokus utama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam menghadapi tantangan pengelolaan konten digital yang semakin kompleks. Dalam rangka meningkatkan kontrol pemerintah terhadap pengguna media sosial, Komdigi sedang merancang kebijakan baru yang mengharuskan setiap akun di platform digital wajib mencantumkan nomor telepon pribadi. Kebijakan ini bertujuan memperkuat identitas pengguna dan memudahkan proses verifikasi data, yang sebelumnya masih bersifat sukarela. Rencana tersebut diungkapkan oleh Menteri Kominfo, Meutya Hafid, saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Penjelasan Pemimpin Kebijakan
“Kebijakan ini adalah bagian dari Main Agenda pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas pengguna media sosial. Saat ini, banyak akun yang tidak terdaftar secara lengkap, sehingga sulit memantau aktivitas dan dampak konten yang dibagikan,” terang Meutya Hafid dalam sesi diskusi. Ia menekankan bahwa keharusan mencantumkan nomor telepon akan memperkuat regulasi melalui sistem PSrE (Pendaftaran Sosial dan Registrasi Elektronik), yang telah diterapkan sejak 2021.
Kebijakan re-registrasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menghadapi peran media sosial sebagai sumber informasi utama di masyarakat. Menkominfo menjelaskan bahwa dengan memiliki data nomor telepon, pemerintah dapat mengidentifikasi pengguna secara lebih efektif, terutama dalam menangani masalah disinformasi atau hoaks. Selain itu, sistem ini juga bisa memfasilitasi pemberian sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran berdasarkan identitas yang terverifikasi.
Proses Implementasi dan Konsultasi Publik
Rencana kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk memudahkan pengawasan, tetapi juga mengedepankan partisipasi publik. Komdigi sedang melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha teknologi, akademisi, dan pengguna media sosial, untuk memastikan kebijakan ini tidak hanya efektif tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pengguna. Proses ini akan berlangsung selama beberapa bulan sebelum diberlakukan secara nasional.
Meutya Hafid menyampaikan bahwa sistem re-registrasi akan diintegrasikan ke dalam aplikasi media sosial yang digunakan masyarakat. Pengguna yang tidak mengisi nomor telepon dalam 30 hari akan dikenai sanksi, termasuk pembatasan fitur tertentu atau penghapusan akun jika tidak memenuhi syarat. Dalam Main Agenda, pemerintah ingin menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat.
Langkah ini juga diharapkan mendorong kejelasan dalam transaksi digital, seperti iklan online atau komunikasi antar pengguna. Dengan adanya nomor telepon, pemerintah bisa melacak sumber informasi dan memastikan setiap konten yang disebarkan memiliki tanggung jawab. Meutya menambahkan bahwa kebijakan ini akan berdampak signifikan terhadap transparansi dan kepercayaan publik terhadap platform media sosial.
Konteks dan Tantangan Implementasi
Re-registrasi pengguna medsos adalah bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pengelolaan digital sejak 2021. Kebijakan ini juga diharapkan mendukung Main Agenda dalam memperkuat keamanan siber dan meminimalisasi risiko penyebaran berita palsu. Dalam situasi yang terjadi di beberapa wilayah, adanya data identitas pengguna dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap akar masalah informasi yang tidak akurat.
Meski mendapat dukungan dari sejumlah pihak, rencana ini juga memicu diskusi tentang privasi pengguna. Banyak kalangan menyoroti perlunya keseimbangan antara pengawasan pemerintah dan hak individu untuk menjaga kebebasan berbicara. Namun, Meutya berargumen bahwa kebijakan ini bisa memberikan manfaat jangka panjang, terutama dalam meningkatkan kesadaran pengguna terhadap tanggung jawab digital mereka.
Dalam Main Agenda ini, Komdigi juga menggandeng berbagai lembaga seperti Badan Regulasi Komunikasi dan Informatika (BRIK) untuk memastikan kebijakan tersebut selaras dengan standar internasional. Dengan data yang terverifikasi, pemerintah bisa mengambil keputusan yang lebih cepat dalam menghadapi isu yang muncul di ruang digital. Rencananya, kebijakan ini akan diujicobakan terlebih dahulu di sejumlah daerah sebelum diterapkan secara luas.
