Proses Mengubah SHGB ke SHM Hanya Butuh Rp50 Ribu, Ini Cara Daftarnya
Ubah SHGB Jadi Sertipikat Hak Milik—Pemerintah Indonesia kini memperkenalkan kebijakan sederhana yang memungkinkan warga yang memiliki sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk properti perumahan mengubah status kepemilikan menjadi sertipikat Hak Milik (SHM) dengan biaya hanya sebesar Rp50 ribu. Keputusan ini bertujuan memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat dalam meningkatkan kredibilitas tanah mereka secara hukum, sekaligus mengurangi beban administratif yang sebelumnya lebih kompleks. Mekanisme perubahan ini sangat relevan bagi pemilik properti di kawasan perumahan, karena SHM memberikan hak penuh atas tanah dan bangunan, sedangkan SHGB hanya memberi hak penggunaan tanah selama jangka waktu tertentu.
Manfaat Mengubah SHGB ke SHM
Keputusan mengubah SHGB menjadi SHM memiliki dampak signifikan bagi pemilik tanah. Dengan status SHM, seseorang memiliki hak penuh atas tanah dan bangunan, termasuk kebebasan dalam menjual, memperdagangkan, atau menggadaikan properti tersebut. Selain itu, SHM juga lebih menguntungkan untuk keperluan kredit perbankan, karena bank lebih percaya pada kepemilikan yang lebih kuat secara hukum. Pemilik SHGB biasanya harus memperpanjang masa berlaku hak guna bangunan setiap 5 tahun, sementara SHM tidak memiliki batas waktu tersebut, sehingga mengurangi hambatan administratif.
“Dari Jakarta, warga yang memiliki SHGB rumah tinggal dengan luas tanah maksimal 600 meter dapat mengajukan perubahan hak secara mudah dan cepat. Ini menjadi langkah penting untuk mendorong penguasaan tanah oleh masyarakat,” kata Shamy Ardian, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).
Langkah-Langkah Mengubah SHGB ke SHM
Pengubahan status SHGB ke SHM dilakukan melalui proses administratif yang terstruktur. Langkah pertama adalah memastikan bahwa properti yang dimiliki memenuhi syarat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemilik harus mengajukan permohonan ke kantor Pertanahan (BPN) setempat, melengkapi berbagai dokumen seperti IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sertifikat SHGB asli, dan akta notaris. Selain itu, proses ini juga memerlukan verifikasi oleh pihak terkait, seperti pengelola perumahan atau lembaga pemasyarakatan tanah.
Setelah semua dokumen lengkap, pemilik tanah dapat mengajukan permohonan ke kantor BPN. Biaya yang diperlukan hanya Rp50 ribu, sehingga memudahkan warga yang ingin memperkuat hak kepemilikan. Prosesnya biasanya memakan waktu sekitar satu minggu hingga satu bulan tergantung pada kelengkapan dokumen dan kecepatan pemeriksaan. Setelah disetujui, sertifikat SHM akan dikeluarkan dan diberikan kepada pemilik tanah sebagai bukti kepemilikan resmi.
Syarat dan Persyaratan Perubahan Hak
Mengubah SHGB menjadi SHM tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemilik tanah harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti memastikan bahwa tanah sudah memiliki luas maksimal 600 meter, bangunan telah dibangun sesuai dengan aturan IMB, dan tidak ada sengketa kepemilikan. Selain itu, sertifikat SHGB harus masih berlaku dan dalam kondisi baik. Jika semua persyaratan terpenuhi, maka proses perubahan bisa dimulai. Namun, jika ada hal-hal yang tidak sesuai, pemilik tanah mungkin perlu melakukan penyesuaian sebelum melanjutkan.
Proses ini juga memerlukan koordinasi dengan pemilik tanah seluas 600 meter di perumahan. Jika pemilik tanah seluas 600 meter adalah satu orang, maka perubahan hak bisa langsung dilakukan. Namun, jika properti tersebut dibangun oleh pengembang atau pihak lain, pemilik tanah harus memiliki dokumen pendukung yang menunjukkan hak atas bangunan tersebut. Selain itu, proses ini bisa ditempuh secara online melalui sistem digital BPN, sehingga lebih praktis dan efisien.
Keuntungan Kepemilikan SHM untuk Masa Depan
Ubah SHGB Jadi Sertipikat Hak Milik tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemilik SHM dapat menggunakan properti sebagai aset investasi yang lebih stabil, karena nilai tanah cenderung meningkat dengan adanya kepemilikan penuh. Selain itu, SHM juga memudahkan proses pewarisan atau pembelian ulang oleh keluarga. Dengan biaya hanya Rp50 ribu, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong lebih banyak masyarakat untuk mengubah status tanah mereka, terutama di kawasan perumahan yang saat ini masih menggunakan sistem SHGB.
Adanya kemudahan mengubah SHGB ke SHM juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pemilikan tanah di Indonesia. Banyak warga yang masih memiliki SHGB karena keterbatasan biaya atau kesulitan administratif, tetapi dengan kebijakan ini, mereka bisa mendapatkan SHM dengan tarif yang sangat terjangkau. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan melalui pengawasan dan pelayanan yang lebih baik, sehingga prosesnya tidak hanya cepat, tetapi juga transparan. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih percaya dan nyaman dalam menggunakan sertifikat tanah sebagai aset yang bernilai tinggi.
