KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kasus Korupsi Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini

KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kasus Korupsi: m Kasus Korupsi di Lombok Barat Partaiberita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan

KPK Tetapkan Tiga Tersangka dalam Kasus Korupsi di Lombok Barat

Partaiberita.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi. Tuntutan hukum mencakup benturan kepentingan, suap, serta gratifikasi. Penetapan tersangka ini juga menyertakan dua pejabat lainnya, yaitu Sudirman sebagai Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat dan Alvonsus Gani yang menjabat sebagai Direktur Utama Meconel Sistim Instrument.

Mekanisme Pengadaan Proyek yang Dipersoalkan

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Husein Taufik, menjelaskan kronologi awal perkara. Menurut keterangan Taufik, Lalu Ahmad Zaini memberikan instruksi kepada Lalu Ratnawi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Penataan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat. Perintah tersebut bertujuan membantu Sudirman mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan dinas terkait untuk tahun anggaran 2025 hingga 2026.

Dalam menjalankan tugasnya, Sudirman memanfaatkan perusahaan yang dimilikinya, CV Duas Karya Konstruksi (DKK), sebagai pool bucket proyek. Agar tidak tercatat secara administratif sebagai pemenang proyek di Dinas PUPRPKP Lombok Barat, Sudirman melakukan strategi meminjam bendera kepada beberapa penyedia jasa. Taufik menegaskan bahwa langkah ini diambil agar CV DKK tidak terdeteksi publik sebagai pihak yang mengerjakan paket proyek dengan potensi konflik kepentingan.

“Hal tersebut dilakukan SUD agar CV DKK tidak ter-capture oleh publik, bahwa pengerjaan paket proyek tersebut sarat konflik kepentingan,” kata Taufik saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (21/7/2026).

Lebih lanjut, Sudirman mengirimkan daftar proyek pekerjaan beserta nama-nama penyedia yang ditunjuk kepada Lalu Ratnawi. Dalam tahap teknis pengadaan, panitia PBJ menambahkan persyaratan surat dukungan bagi calon vendor. Surat ini berkaitan dengan kepemilikan alat tertentu atau supplier yang mendukung pelaksanaan proyek. Taufik menyebutkan bahwa dokumen tersebut diduga digunakan sebagai instrumen untuk mempersulit calon vendor lain yang tidak memiliki dukungan serupa.

Hasilnya, para penyedia yang ditunjuk berhasil memenangkan paket proyek di Dinas PUPRPKP dengan nilai total mencapai Rp17,9 miliar. Pengadaan dilakukan melalui mekanisme tender maupun penunjukan langsung sesuai kebutuhan teknis proyek.