Penangkapan WN Palestina oleh Polri Disorot, MUI Pertanyakan Verifikasi Tuduhan Terorisme

Penangkapan WN Palestina oleh Polri Disorot: I Soroti Penangkapan WN Palestina oleh Polri Partaiberita.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali

MUI Soroti Penangkapan WN Palestina oleh Polri

Partaiberita.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menyoroti proses penangkapan WN Palestina oleh Polri yang melibatkan Abdul Karim Raeq Miqdad. Organisasi keagamaan terkemuka ini mengajukan sejumlah pertanyaan krusial terkait verifikasi tuduhan terorisme yang menjadi dasar penangkapan dan deportasi warga negara asing asal Palestina tersebut. MUI menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah-langkah yang telah diambil.

Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, menegaskan pentingnya standar hukum dalam setiap proses penangkapan. Ia menekankan bahwa Indonesia harus memastikan bahwa semua prosedur yang dilakukan sesuai dengan ketentuan nasional maupun internasional. Langkah ini juga bertujuan untuk menjaga posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung perjuangan Palestina di kancah internasional.

Apakah pihak pemerintah Indonesia sudah segera meneliti kebenaran pernyataan dari Siprus bahwa Miqdad itu memang seorang teroris?

Keterangan resmi MUI Digital yang diterbitkan pada Rabu, 22 Juli 2026, menyoroti beberapa aspek penting dalam kasus ini. Selain masalah verifikasi tuduhan, Sudarnoto juga mengangkat isu pendampingan hukum yang dialami Miqdad selama proses penangkapan hingga deportasi. Ia mempertanyakan siapa yang seharusnya mendampingi Miqdad sejak awal hingga akhir proses hukum berlangsung.

Kekhawatiran Terhadap Preseden Hukum yang Berbahaya

Menurut Sudarnoto, Miqdad tidak mendapatkan bantuan pengacara sejak saat penangkapan hingga proses deportasi ke Siprus selesai. Ketidakhadiran pendamping hukum ini menjadi perhatian serius bagi MUI karena dapat mempengaruhi keadilan dalam proses hukum. Ia mempertanyakan apakah mekanisme yang diterapkan saat ini sudah memadai untuk melindungi hak-hak Miqdad.

Satu hal yang saya tanyakan, siapa pengacara yang mendampingi Miqdad? Ini enggak ada,

Sudarnoto menyatakan bahwa mekanisme penangkapan yang diterapkan saat ini tidak boleh menjadi preseden yang berbahaya bagi warga Palestina lainnya di Indonesia. Ia khawatir langkah serupa akan diterapkan terhadap aktivis dan pembela hak-hak Palestina yang sedang berada di wilayah Indonesia. Jika mekanisme ini berhasil diterapkan secara konsisten, maka mereka dapat diambil satu per satu melalui cara yang sama tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Hal ini menjadi perhatian serius bagi MUI untuk memastikan keadilan bagi Miqdad dan warga Palestina lainnya di Indonesia. MUI berharap pemerintah dapat memberikan klarifikasi lengkap mengenai proses yang telah dilakukan serta memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus ini. Penangkapan WN Palestina oleh Polri ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.