Prabowo: Aliran Dana Rp5,5 Triliun ke Luar Negeri Picu Gaji Guru dan PNS Rendah
Meeting Results – Dalam pidato terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa aliran dana besar ke luar negeri telah berdampak signifikan pada kinerja perekonomian Indonesia. Menurutnya, selama dua puluh dua tahun terakhir, total dana sebesar USD343 miliar atau setara Rp5,5 triliun terus berpindah dari dalam negeri ke luar, mengakibatkan tekanan pada anggaran pemerintah dan pengurangan kemampuan dalam menjamin kesejahteraan pegawai negeri.
Mengapa Dana Keluar Negeri Mengancam Anggaran?
Prabowo menyatakan bahwa surplus perdagangan Indonesia selama 22 tahun mencapai USD436 miliar, namun hampir separuh dari jumlah tersebut, yaitu USD343 miliar, dialihkan ke luar negeri. “Ini data dari PBB, dan kita harus menyadari bahwa aliran dana yang besar ini menyebabkan gaji guru, pegawai negeri sipil, serta aparatur penegak hukum tidak mencukupi,” tambahnya. Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal yang tidak efisien menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan antara penerimaan negara dan pengeluaran untuk kebutuhan warga.
“Kita harus meninjau ulang sistem pengelolaan dana. Jika dana keluar lebih cepat dari pemasukan, maka anggaran dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat,”
ujar Prabowo dalam sidang kebijakan ekonomi yang dihadiri oleh para menteri dan tokoh ekonomi nasional.
Prabowo: Under Invoicing Merusak Perekonomian
Dalam meeting results yang sama, Prabowo juga mengkritik praktik under invoicing yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Ia menegaskan bahwa mekanisme ini memperkecil nilai transaksi ekspor, sehingga mengurangi dana yang seharusnya masuk ke dalam negeri. “Under invoicing adalah bentuk penipuan yang menghilangkan keuntungan ekspor dan mengganggu keberlanjutan perekonomian,” jelas Prabowo. Menurutnya, pengusaha sering kali memperkecil jumlah transaksi yang dilaporkan, menyebabkan devisa tidak tercatat secara utuh dan memengaruhi keuangan negara.
Menurut Prabowo, upaya mengatasi masalah ini membutuhkan revisi sistem kebijakan fiskal dan penguatan transparansi dalam laporan ekspor. “Kita harus memastikan bahwa dana yang terkumpul dari perdagangan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, bukan hanya untuk mengisi kebutuhan belanja pemerintah yang tidak terkendali,” tegasnya. Ia juga menyoroti bahwa akibat dari under invoicing telah mengurangi kemampuan pemerintah dalam memenuhi anggaran untuk sektor pendidikan dan layanan sosial.
Dalam meeting results ini, Prabowo menyarankan adopsi kebijakan baru yang lebih ketat dalam pengawasan transaksi ekspor dan penggunaan dana negara. Ia berharap dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mengembalikan aliran dana ke dalam negeri dan memperkuat posisi fiskal. “Kita perlu memperbaiki sistem sehingga semua dana bisa dialokasikan secara efisien dan berkelanjutan,” tambahnya. Menurutnya, hal ini menjadi kunci untuk mengatasi krisis ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri, termasuk guru dan PNS.
