Main Agenda: DHE Berlaku Juni 2026, Prabowo Pastikan Ekspor Tetap Jalan dan Ekonomi Terjaga
Main Agenda menjadi fokus utama pemerintah saat ini, terutama dalam upaya memastikan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang akan berlaku 1 Juni 2026 dapat berjalan lancar. Presiden Prabowo Subianto, dalam pertemuan bersama Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, menegaskan pentingnya DHE sebagai alat pengendalian aliran devisa yang dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada ekspor mentah dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. “Main Agenda saat ini adalah penerapan DHE yang akan diberlakukan pada 1 Juni 2026, dengan tujuan menjaga ketersediaan devisa dan memastikan ekspor tetap berjalan stabil,” jelas Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto setelah pertemuan, Kamis (21/5/2026).
Proses Persiapan Kebijakan DHE
Pemerintah sedang mempercepat persiapan mekanisme DHE untuk komoditas strategis seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan ferro alloy. Menteri Koordinator Perekonomian menyebutkan bahwa seluruh instrumen regulasi, termasuk dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, dan Menteri Keuangan, sudah dalam tahap akhir agar tidak ada hambatan dalam penerapan. “Main Agenda ini membutuhkan koordinasi antarlembaga untuk menjamin keberhasilannya, dan kita yakin semua persiapan sudah siap,” tegas Airlangga. DHE akan diterapkan dengan cara memperketat pengawasan terhadap keuntungan ekspor, sehingga devisa yang diperoleh bisa dialokasikan secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi.
DHE merupakan bagian dari kebijakan moneter yang dirancang untuk mengurangi dampak kenaikan harga komoditas global. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah bisa mengendalikan aliran devisa ke luar negeri dan mengarahkannya ke sektor produktif. Prabowo menekankan bahwa DHE tidak akan menghambat aktivitas ekspor, tetapi justru menjadi penunjang agar ekspor bisa tetap berkembang. “Main Agenda ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara devisa dan pertumbuhan ekonomi, sehingga perekonomian Indonesia tidak terganggu oleh fluktuasi pasar global,” lanjutnya. Penerapan DHE juga akan memperkuat kemampuan pemerintah dalam menghadapi tekanan inflasi dan defisit neraca perdagangan.
Strategi Sosialisasi dan Kesiapan Industri
“Kami akan melakukan sosialisasi kepada berbagai asosiasi pelaku usaha guna memastikan pemahaman menyeluruh terhadap kebijakan baru ini,” ungkap Airlangga.
Sosialisasi menjadi bagian penting dari Main Agenda DHE, agar pelaku ekspor tidak terkejut saat kebijakan dijalankan. Pemerintah juga berharap asosiasi industri bisa berperan aktif dalam memastikan transisi ke DHE berjalan mulus. “Main Agenda ini melibatkan kerja sama dengan semua pihak, termasuk perusahaan ekspor dan pelaku usaha,” tambahnya. Langkah-langkah ini diambil untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan DHE diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap struktur perekonomian Indonesia. Dengan memperketat pengelolaan devisa, pemerintah bisa meningkatkan ketersediaan dana untuk pembangunan infrastruktur dan sektor produksi. Prabowo menyatakan bahwa kebijakan ini juga akan mengurangi risiko ekspor terhambat karena krisis di luar negeri. “Main Agenda DHE menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga daya saing ekspor dan memperkuat pertumbuhan ekonomi dalam kondisi yang stabil,” tambahnya. Pemerintah berharap kebijakan ini bisa menjadi jaminan bahwa ekspor tetap menjadi penggerak utama perekonomian.
DHE juga diharapkan mendorong transparansi dan efisiensi dalam penggunaan devisa. Dengan adanya mekanisme ini, pemerintah bisa memantau pengeluaran devisa secara real-time, sehingga tidak ada pemborosan. Koordinator Perekonomian menekankan bahwa DHE akan diimplementasikan secara bertahap untuk memberikan waktu bagi pelaku usaha adaptasi. “Main Agenda DHE akan dimulai pada 1 Juni 2026, dan kita akan terus memantau efektivitasnya,” jelas Airlangga. Penerapan kebijakan ini juga akan dilengkapi dengan instrumen pendukung seperti relaksasi pajak atau insentif untuk sektor tertentu.
