Momen Kakek Mujiran Bebas Usai Viral Ambil Sisa Getah Berujung Dipenjara
New Policy – JAKARTA – Setelah menjalani penahanan selama beberapa bulan, Kakek Mujiran akhirnya diberikan kesempatan untuk merasakan udara bebas. Keputusan ini diambil oleh manajemen PTPN I melalui penerapan New Policy yang memperkenalkan pendekatan penyelesaian sengketa dengan metode restorative justice (RJ). Penggunaan New Policy ini menjadi sorotan karena menunjukkan perubahan paradigma dalam menghadapi masalah hukum, khususnya yang melibatkan warga masyarakat.
Penerapan Kebijakan Baru dalam Kasus Konflik Sosial
Kakek Mujiran sebelumnya menjadi trending topic setelah video aksinya mengambil sisa getah karet di Kebun Bergen PTPN I Regional 7 viral di media sosial. Tindakan kecil yang dianggap tidak berdampak besar justru menjeratnya dalam proses hukum. Namun, melalui New Policy yang diterapkan, PTPN I memilih menyelesaikan kasus ini dengan cara yang lebih manusiawi dan mengedepankan komunikasi langsung antara korban dan pelaku. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi dampak hukuman, tetapi juga memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar.
“Alhamdulillah, Pak Mujiran kini dapat menikmati udara bebas setelah melalui proses New Policy yang mengutamakan pemulihan hubungan,” kata Teddy Yunima Danas, Direktur Utama PTPN I, Selasa (26/5/2026).
Keputusan ini diambil setelah manajemen mempertimbangkan kondisi ekonomi sosial warga setempat. Beberapa warga mengalami kesulitan finansial, sehingga tindakan mereka dianggap sebagai upaya mengatasi kebutuhan dasar yang mendesak.
Analisis dan Manfaat dari New Policy
Kebijakan baru ini menandai pergeseran dari sistem hukum tradisional menuju pendekatan yang lebih fleksibel. Dengan memadukan New Policy dan prinsip restorative justice, PTPN I berusaha menciptakan keadilan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan peluang untuk memperbaiki kesalahan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam menyelesaikan konflik yang berakar pada kesenjangan ekonomi.
Menurut Dony Oskaria, Kepala BP BUMN dan COO Danantara, penerapan New Policy menjadi solusi bagi perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara hukum dan keadilan sosial. “Kebijakan ini mengajarkan kita bahwa hukum bukan hanya tentang sanksi, tetapi juga tentang pemulihan,” ujarnya. Dengan demikian, PTPN I berharap New Policy bisa menjadi contoh bagi BUMN lain dalam menghadapi masalah serupa.
Kasus Mujiran menunjukkan bahwa New Policy tidak hanya sekadar mengubah prosedur hukum, tetapi juga mendorong perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan warga sekitar. Manajemen PTPN I mengakui bahwa kebijakan baru ini memerlukan adaptasi dan pengawasan terus-menerus agar dapat berjalan optimal. Selain itu, New Policy juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian sengketa.
Kebijakan ini dirancang untuk menekankan komunikasi dua arah dan penyelesaian masalah yang berkelanjutan. Dengan menggabungkan elemen keadilan dan kerja sama, PTPN I berharap dapat meminimalkan konflik yang berpotensi memicu ketegangan antara warga dan pihak perusahaan. Proses New Policy juga diharapkan memberikan dampak positif dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan hukum yang diterapkan.
