Purbaya: MBG dan Kopdes Tak Dipersoalkan Lembaga Rating Global
Key Strategy menjadi fokus utama dalam evaluasi kebijakan fiskal pemerintah Indonesia, menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam wawancara terbaru, ia menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) tidak disebut sebagai isu negatif oleh lembaga pemeringkat global seperti S&P. Meski kedua program ini menguras anggaran besar, Purbaya menyatakan bahwa kebijakan tersebut masih dianggap sebagai prioritas utama dan tidak mengganggu outlook fiskal yang stabil.
Evaluasi MBG dan Kopdes oleh Lembaga Rating Global
Menurut Purbaya, lembaga rating global seperti Fitch Ratings dan Moody’s sempat menyoroti MBG dan Kopdes sebagai beban anggaran, tetapi tidak menganggapnya sebagai masalah besar dalam penilaian keseluruhan pengelolaan keuangan negara. Ia menekankan bahwa perubahan pola anggaran dan keterlibatan Badan Gizi Nasional dalam penyempurnaan program membantu menjaga keseimbangan fiskal. “Kami bisa meyakinkan bahwa defisit tetap terjaga di bawah 3 persen, dan jika ada tekanan, seperti kenaikan harga minyak, MBG bisa dikontrol,” tambahnya.
“Saat saya bertemu dengan S&P terakhir, mereka tidak mempermasalahkan program prioritas pemerintah ini, tetapi khawatir tentang sentimen pasar. Jika fondasi kebijakannya tidak bermasalah,” ujarnya saat diwawancara di Kompleks DPR RI, Sabtu (6/6/2026).
Strategi Penyesuaian Anggaran untuk Menjaga Defisit
Purbaya menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tidak terbatas pada program MBG dan Kopdes. Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan analisis kebutuhan anggaran secara dinamis, dengan mempertimbangkan proyeksi makroekonomi dan dampak inflasi global. “Kami memiliki Key Strategy untuk menjaga defisit dalam batas yang tetap terkendali, terutama dalam konteks kebijakan prioritas seperti pembangunan sosial dan ekonomi desa,” katanya.
Menurut Purbaya, komunikasi intensif dengan lembaga rating global menjadi bagian dari Key Strategy pemerintah. Ia menyatakan bahwa upaya ini bertujuan memperkuat kepercayaan investor dan menjaga outlook utang Indonesia. “Kami berupaya memperjelas bahwa program-program ini tidak mengurangi efisiensi pengelolaan APBN, melainkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Pengaruh Global terhadap Kebijakan Fiskal
Kebijakan Key Strategy juga memperhitungkan dampak global, termasuk kenaikan harga energi dan perubahan pasar keuangan. Purbaya menuturkan bahwa pemerintah telah beradaptasi dengan situasi tersebut, melalui pengaturan alokasi anggaran yang lebih strategis. “Kopdes, misalnya, menjadi bagian dari Key Strategy untuk mendorong perekonomian desa, sementara MBG fokus pada kebutuhan masyarakat miskin,” tutur Menkeu.
Sebagai contoh, penyesuaian MBG dilakukan dengan memperhatikan efisiensi penggunaan dana dan kebutuhan prioritas masyarakat. Purbaya menegaskan bahwa Key Strategy ini terus diujicoba, termasuk melibatkan kepala lembaga koperasi untuk menyesuaikan standar pelayanan. “Kami ingin memastikan bahwa setiap program dalam Key Strategy memiliki kontribusi signifikan untuk keberlanjutan perekonomian,” katanya.
Dalam rangka memperkuat Key Strategy, pemerintah juga berencana memperbaiki sistem pemantauan anggaran dan meningkatkan transparansi kebijakan fiskal. Purbaya menyampaikan bahwa langkah ini diperlukan untuk menjawab kekhawatiran lembaga rating global, sekaligus memastikan program-program nasional tetap relevan dan efektif. “Key Strategy ini tidak sekadar tentang angka, tetapi tentang implementasi yang terukur,” pungkasnya.
