New Policy: Redam Kenaikan Harga Beras, Bulog Usulkan Operasi Pasar dengan SPHP Premium
New Policy – Dalam upaya mengendalikan kenaikan harga beras yang terus meningkat, Perum Bulog mengusulkan implementasi kebijakan baru melalui operasi pasar menggunakan beras SPHP premium. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dibandingkan langkah-langkah sebelumnya. Menurut Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, ide ini telah disampaikan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk dijadikan bagian dari strategi pemerintah dalam menstabilkan harga beras di tengah tekanan inflasi.
Background of the Rice Price Increase
Kenaikan harga beras premium telah menjadi isu utama dalam beberapa bulan terakhir, terutama setelah permintaan terhadap beras berkualitas tinggi meningkat pesat. Rizal menjelaskan bahwa meskipun operasi pasar dengan SPHP medium telah digunakan sebelumnya, upaya tersebut dinilai kurang mampu menekan kenaikan harga secara efektif. “Harga beras premium terus melonjak karena faktor-faktor seperti keterbatasan pasokan dan permintaan yang tinggi,” ujarnya. Kebijakan baru ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan berbagai kategori beras, termasuk SPHP premium, yang diharapkan dapat memperkuat stabilitas harga secara lebih komprehensif.
“Kenaikan harga beras premium tidak hanya disebabkan oleh faktor pasokan, tetapi juga oleh perubahan preferensi konsumen. Dengan menambahkan SPHP premium dalam operasi pasar, kita dapat memenuhi kebutuhan pasar sekaligus memberikan perlindungan harga yang lebih tepat,” tutur Rizal, Minggu (12/7/2026).
Implementation of the New Policy
Kebijakan operasi pasar SPHP premium ini akan dilaksanakan secara bertahap untuk menguji respons pasar dan mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali. Rizal menekankan bahwa pihaknya mempertimbangkan keberlanjutan program ini, termasuk pengelolaan distribusi dan harga jual beras SPHP premium yang lebih kompetitif. “Dengan adanya varian premium, kita dapat menjangkau segmen konsumen yang lebih luas dan mengurangi risiko kenaikan harga yang berlebihan,” tambahnya. Ia juga menyebutkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari perbaikan kebijakan pemerintah dalam menangani isu kenaikan harga beras yang terus berlanjut.
Menurut data terkini, harga beras premium telah naik sekitar 10-15% dalam tiga bulan terakhir, berdampak pada daya beli masyarakat terutama di daerah-daerah dengan daya beli rendah. Kebijakan baru ini diharapkan dapat mencegah kenaikan harga yang lebih besar, terutama jika pasokan beras dari produsen nasional tidak cukup memenuhi kebutuhan pasar. “New Policy ini akan menjadi alat baru dalam menciptakan keseimbangan antara harga dan ketersediaan beras,” jelas Rizal. Ia menambahkan bahwa pihaknya juga sedang melakukan koordinasi dengan pengusaha beras dan pedagang untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan lancar.
Kebijakan ini menggabungkan strategi pasokan yang lebih luas dengan penggunaan beras premium sebagai alternatif untuk menekan tekanan harga. Selain itu, pemerintah juga diperkirakan akan memperkuat regulasi pengawasan harga beras di tingkat ritel. “New Policy ini tidak hanya fokus pada pasokan, tetapi juga pada pengaturan harga secara lebih terarah,” ujar Rizal. Dengan adanya SPHP premium, diharapkan harga beras dapat tetap stabil meskipun ada permintaan tinggi dari segmen masyarakat menengah ke atas.
Para ahli ekonomi menyambut positif kebijakan ini, meskipun menyoroti pentingnya penerapan yang konsisten. “Beras SPHP premium bisa menjadi solusi jangka pendek, tetapi pemerintah juga perlu memastikan keberlanjutan pasokan dan harga beras di tingkat produksi,” kata seorang ekonom dari Lembaga Penelitian Ekonomi Nasional. Rizal juga menambahkan bahwa kebijakan ini akan diukur berdasarkan efektivitas dalam mengurangi fluktuasi harga, serta respons dari masyarakat terhadap harga beras premium yang lebih terjangkau.
