Menhut Pegang ‘Kunci’ dalam Perdagangan Karbon
Latest Program – JAKARTA – Pemerintah secara resmi meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai bagian dari inisiatif terbaru dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Program ini bertujuan memperkuat mekanisme perdagangan karbon di Indonesia dengan menjamin akurasi dan transparansi dalam pencatatan unit karbon. SRUK diharapkan menjadi pusat koordinasi yang efisien antara proyek penangkapan karbon dan bursa karbon nasional, sehingga memperluas akses bagi berbagai pelaku, termasuk masyarakat kecil yang sebelumnya kurang terlibat. Dengan adanya SRUK, keterlibatan dalam perdagangan karbon tidak lagi terbatas pada perusahaan besar atau pemegang izin konsesi, tetapi bisa mencakup sektor-sektor lain seperti pengelolaan hutan adat dan kawasan perhutanan sosial.
Peran Menhut dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat
Dalam peran strategisnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjadi penggerak utama dari Latest Program ini. Ia menegaskan bahwa program tersebut dirancang untuk memastikan bahwa manfaat dari perdagangan karbon tidak hanya dinikmati oleh kalangan elite, tetapi juga oleh masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. “Ini menandakan bahwa perdagangan karbon tidak hanya untuk orang yang selama ini sudah berpunya, tetapi juga untuk orang yang ada di paling bawah di tapak,” ujar Menhut, dikutip dalam wawancara Minggu (12/7/2026). Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya kebijakan inklusif dalam Latest Program, yang bertujuan mendorong keikutsertaan aktif dari sektor-sektor kecil namun berpotensi besar dalam mengurangi emisi karbon.
“Ini menandakan bahwa perdagangan karbon tidak hanya untuk elite, tidak hanya untuk orang yang selama ini sudah berpunya, tetapi juga untuk orang yang ada di paling bawah di tapak.”
Sebagai bagian dari Latest Program, SRUK mencakup sistem digital yang memudahkan pengelolaan data proyek karbon, baik dari sisi kehutanan maupun sektor lainnya. Sistem ini dirancang untuk menjadi platform yang terbuka, memungkinkan masyarakat adat dan pengelola kawasan perhutanan sosial untuk mengajukan klaim unit karbon mereka secara mandiri. Proses ini juga dilengkapi dengan pengawasan yang lebih ketat, sehingga mengurangi risiko penipuan atau duplikasi dalam sistem perdagangan karbon nasional.
Kebijakan yang Lebih Realistis
Direktur Eksekutif The Reform Initiatives (TRI), Hadi Prayitno, menilai kebijakan pemerintah yang memberikan pilihan antara registri nasional dan internasional sebagai bagian dari Latest Program merupakan langkah strategis. Menurutnya, ini memungkinkan proyek karbon lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pasar global, sekaligus mengurangi beban birokrasi. “Dengan kebijakan ini, pemerintah tidak lagi memaksa seluruh proyek menggunakan sistem yang sama, sehingga meningkatkan efisiensi dan kemudahan,” jelas Hadi. Ini mencerminkan penyesuaian kebijakan yang lebih realistis, mengikuti kritik dari komunitas internasional terkait aturan sebelumnya yang dianggap terlalu kaku.
Kebijakan tersebut juga menunjukkan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan peran Menhut dalam menyelaraskan kebijakan lingkungan dengan ekonomi. SRUK diharapkan menjadi jembatan antara penegakan regulasi dan implementasi proyek yang berkelanjutan, termasuk dalam menangani isu-isu seperti deforestasi dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan. Dengan Latest Program, pemerintah menargetkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan emisi karbon, yang sebelumnya terbatas pada sejumlah kecil pemain.
Dalam konteks Latest Program, SRUK juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam pasar internasional karbon. Sejumlah proyek seperti penanaman pohon di hutan adat atau pengelolaan kawasan perhutanan sosial akan lebih mudah terintegrasi dengan sistem global. Selain itu, SRUK diharapkan menjadi alat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme perdagangan karbon, karena transparansi dan akurasi data menjadi pondasi utama keberhasilannya. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam menghadapi perubahan iklim.
Menurut Menhut, Latest Program ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang pemerintah untuk memperkuat ekosistem perdagangan karbon. Dengan SRUK, pemerintah ingin menciptakan sistem yang lebih mudah diakses, lebih akurat, dan lebih adaptif terhadap kebutuhan setiap pemangku kepentingan. Diharapkan, program ini akan mendorong lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi aktif, terutama dalam proyek-proyek yang berdampak langsung pada lingkungan sekitar mereka.
Dalam implementasinya, SRUK juga menawarkan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Pendapatan dari penjualan unit karbon bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan. Menhut mengatakan bahwa program ini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat adat dan pengelola kawasan perhutanan sosial untuk memperoleh manfaat langsung dari upaya lingkungan. Dengan Latest Program, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan penanaman pohon, pengelolaan hutan, dan pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai langkah yang lebih adil dan inklusif.
