Gas Elpiji Langka, SPPG Setop Operasional 3 Hari Lebih
Special Plan – Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Special Plan atau rencana khusus untuk distribusi bahan bakar gas elpiji 12 kg menjadi fokus utama. Namun, kelangkaan pasokan gas elpiji di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mengakibatkan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus menghentikan sementara kegiatan operasional mereka. Masalah ini dimulai sejak 8 Mei 2026 dan berdampak pada pelaksanaan Special Plan di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Manggarai, Timor Tengah Utara (TTU), Kota Kupang, Kabupaten Belu, hingga Kabupaten Sumba Barat.
Kelangkaan Gas Elpiji dan Dampak pada Program Special Plan
Menurut Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, kelangkaan pasokan gas elpiji menjadi penghambat utama keberlanjutan Special Plan. “Karena stok bahan bakar yang terbatas, beberapa SPPG terpaksa menghentikan kegiatan mereka,” jelas Dadang di Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam dua hari berikutnya, kesulitan ini menyebar ke wilayah lain di NTT, menyebabkan pengaturan makanan bergizi menjadi tidak terjamin. Situasi ini mengisyaratkan bahwa Special Plan memerlukan kesiapan logistik yang lebih baik untuk menghindari gangguan serupa.
Dalam rangka mengatasi krisis ini, pemerintah daerah dan pihak terkait telah berupaya mempercepat distribusi gas elpiji ke daerah-daerah yang terkena dampak. Namun, kendala infrastruktur dan keterbatasan cadangan masih menjadi hambatan. Special Plan yang dirancang untuk meningkatkan akses makanan bergizi bagi masyarakat kurang mampu kini terancam karena kehabisan pasokan bahan bakar. Dadang menambahkan bahwa kelangkaan gas elpiji bukanlah hal baru, tetapi dalam konteks Special Plan, dampaknya lebih signifikan karena kegiatan utama program ini bergantung pada penggunaan bahan bakar tersebut.
Kelangkaan gas elpiji di NTT berdampak langsung pada operasional SPPG, yang seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan kesehatan. Dalam Special Plan, SPPG diberikan tanggung jawab untuk menyiapkan makanan bergizi secara teratur, tetapi jika tidak ada pasokan gas, proses memasak dan distribusi makanan terganggu. Dadang menyoroti bahwa hampir 80% fasilitas SPPG di NTT menggunakan gas elpiji sebagai sumber energi utama, sehingga kehabisan pasokan langsung memengaruhi keberhasilan program ini.
“Special Plan sangat bergantung pada stabilitas pasokan gas elpiji, terutama di wilayah terpencil yang aksesnya terbatas. Karena itu, kami telah mempercepat koordinasi dengan distributor dan pengusaha untuk memenuhi kebutuhan sejumlah SPPG,” kata Dadang.
Masalah kelangkaan gas elpiji ini terjadi setelah menurunnya produksi dari pihak produsen dan meningkatnya permintaan di sejumlah daerah. Pemerintah pusat dan daerah sedang berupaya menormalisasi kembali distribusi bahan bakar ini, tetapi hingga saat ini, Special Plan masih mengalami gangguan. Pemerintah kabupaten dan kota di NTT juga sedang melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi gas elpiji, termasuk penggunaan alternatif energi untuk memperkuat ketahanan program ini. Dadang menegaskan bahwa Special Plan akan berjalan optimal jika pasokan gas elpiji stabil dan terjaga.
Sebagai langkah darurat, sejumlah SPPG di NTT telah menggunakan bahan bakar alternatif sementara, meskipun ini memerlukan biaya tambahan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak terhenti meskipun dalam kondisi krisis. Selain itu, pemerintah juga sedang menggodok kebijakan baru untuk memperluas cakupan Special Plan ke wilayah-wilayah lain yang rawan kelangkaan bahan bakar. “Kami akan memperbaiki sistem distribusi gas elpiji agar Special Plan bisa berjalan maksimal,” lanjut Dadang.
