Prabowo Soroti Penyaluran Bansos PKH hingga Bantuan Tunai yang Belum Tepat Sasaran
Kementerian Terima Instruksi Menteri Koordinator untuk Sinkronisasi Bansos
Special Plan – Di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan distribusi bansos serta program pemerintah berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Instruksi ini diberikan setelah Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) melaporkan progres program pemberdayaan masyarakat kepada Presiden di Istana Negara.
Cak Imin menjelaskan bahwa Presiden memberi perhatian besar terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai, dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Presiden mengharuskan semua instansi pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi secara konsisten agar bantuan dan program bisa sampai tepat kepada penerima manfaat,” ujar Cak Imin, Rabu (13/5/2026).
“Sebanyak 88 kabupaten/kota juga menjadi fokus percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem,” tambahnya.
Pemerintah menetapkan target menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2026. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, 88 kabupaten/kota ditetapkan sebagai prioritas dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lintas sektor.
