BNPB: Tiga Kabupaten Jateng Terima Dampak Krisis Air
BNPB – Dalam menghadapi krisis air bersih yang semakin mengkhawatirkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memantau kondisi di berbagai daerah. Musim kemarau yang berkepanjangan telah menyebabkan gangguan pasokan air di tiga kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Klaten, Banyumas, dan Pemalang. Dampaknya menjangkau lebih dari 16 ribu warga, menurut laporan terkini yang diterima hingga Selasa (14/7/2026) pagi. BNPB menegaskan bahwa krisis air ini bukan hanya tantangan lokal, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.
BNPB: Situasi di Klaten Masih Terkendali
Krisis air bersih di Kabupaten Klaten terus diperangi melalui koordinasi intensif antara BNPB dan BPBD setempat. Menurut Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, ada empat desa di Kecamatan Kemalang yang menjadi korban utama, yaitu Kendalsari, Tegalmulyo, Tlogowatu, dan Sidorejo. “Krisis air bersih telah menyebabkan dampak signifikan, dengan 3.148 kepala keluarga atau 10.407 jiwa mengalami kesulitan,” jelas Aam, sapaan Abdul Muhari, dalam konferensi pers Selasa (14/7/2026).
“BNPB bersama BPBD Klaten sedang berupaya mengatasi kesulitan air ini dengan memastikan distribusi air bersih secara berkala. Tiga desa di Kecamatan Kemalang menjadi fokus utama, karena cadangan air mereka telah habis,” pungkas Aam.
Berdasarkan data yang diterima, total distribusi air bersih mencapai 236 tangki sejak 15 Juni hingga 13 Juli 2026. Jumlah ini berasal dari empat desa yang terkena dampak langsung, dengan rincian 46 tangki untuk Kendalsari, 51 untuk Tegalmulyo, 67 untuk Tlogowatu, dan 72 untuk Sidorejo. BNPB menekankan bahwa distribusi air bersih berlangsung secara berkelanjutan untuk mengurangi risiko krisis yang lebih parah.
Banyumas: Enam Kecamatan Terdampak Kekeringan
Krisis air bersih juga mengancam Kabupaten Banyumas, yang melibatkan enam kecamatan, termasuk Purwokerto Timur, Karanglewas, Sumpluh, Jatilawang, Cilongok, dan Kemrajen. Dalam laporan terbaru, BNPB mencatat bahwa sekitar 1.820 kepala keluarga atau 5.648 warga mengalami kesulitan mencari air minum. Penyebab utamanya adalah kekeringan yang menghambat aliran sungai dan sumur warga.
“BNPB bekerja sama dengan BPBD Banyumas dan pihak setempat telah melakukan distribusi air bersih sejak awal kekeringan. Jumlah distribusi terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan warga,” tambah Aam dalam konferensi pers yang sama.
Distribusi air di Banyumas dilakukan melalui truk tangki yang mengangkut 5.000 liter per unit. Di Desa Kedungpring, Kecamatan Kemrajen, dua titik penyaluran telah disediakan untuk memastikan akses air minum yang memadai. BNPB juga berharap pemerintah daerah dan masyarakat setempat dapat berpartisipasi aktif dalam mengatasi krisis ini, terutama melalui penghematan penggunaan air dan pemanfaatan sumber air alternatif.
BNPB: Upaya Pemalang Masih Berlangsung
Dalam kondisi yang mirip, Kabupaten Pemalang juga mengalami krisis air bersih. Meski belum ada data pasti jumlah warga terdampak, BNPB menyatakan bahwa BPBD setempat sedang berupaya mengatasi situasi ini dengan koordinasi aktif. “Krisis air di Pemalang sedang dalam pemantauan intensif, karena potensi perluasan dampak sangat tinggi,” kata Aam.
“BNPB mendukung BPBD Pemalang dalam menyiapkan strategi distribusi air bersih. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan berpartisipasi dalam upaya penanggulangan,” jelas Aam.
Dengan koordinasi antara BNPB dan pemerintah daerah, upaya penyaluran air berlangsung secara bertahap. Sementara itu, BNPB juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa distribusi air berjalan efisien dan tepat sasaran. Dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci dalam mengatasi krisis ini secara kolektif.
Krisis air bersih di Jawa Tengah menjadi perhatian serius BNPB, karena dampaknya bisa berpotensi memperparah situasi di beberapa daerah. Selain upaya penyaluran, BNPB juga menyiapkan fasilitas tambahan seperti penampungan air hujan dan penggunaan teknologi penyaringan air untuk memperkuat ketersediaan sumber daya. Dengan langkah-langkah ini, BNPB berharap dapat mengurangi risiko kekeringan dan menjamin kebutuhan air minum warga sehari-hari.
Koordinasi antarinstansi dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam penanganan krisis air. BNPB terus mengawasi kebutuhan warga, terutama di tiga kabupaten yang terkena dampak terbesar. Dengan pengaturan distribusi air bersih dan penggunaan sumber daya yang efektif, BNPB menargetkan penyelesaian krisis ini dalam beberapa minggu ke depan. Namun, BNPB juga mengingatkan bahwa persiapan untuk musim kemarau berikutnya perlu dimulai lebih awal agar tidak terulang.
