Key Discussion: Alasan Said Iqbal Menjadi Penasihat Khusus Prabowo Subianto
Key Discussion – Dalam Key Discussion terbaru, Said Iqbal, tokoh utama Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menjelaskan alasan ia bersedia menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Keputusan ini merupakan hasil diskusi intensif di internal KSPI serta konsultasi dengan aktivis buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi. Said menyatakan bahwa Prabowo menawarkan posisi ini sebagai kesempatan untuk memberikan masukan langsung terkait kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berpihak kepada rakyat kecil.
Peluang Mewujudkan Reformasi Buruh dari dalam Pemerintahan
Said Iqbal mengungkapkan bahwa kebijakan Prabowo yang dianggap lebih inklusif terhadap kelompok buruh menjadi faktor utama dalam keputusannya menerima tawaran tersebut. “Prabowo selama ini berupaya memberikan perhatian lebih kepada masyarakat ekonomi rendah, seperti buruh, petani, nelayan, dan guru,” katanya. Ia menambahkan bahwa tugasnya sebagai penasihat khusus adalah mengawasi implementasi kebijakan ketenagakerjaan dan memastikan suara buruh terdengar dalam proses pengambilan keputusan.
“Kita selama ini sering melihat kebijakan yang berpihak kepada modal, sementara suara buruh selalu diabaikan. Dengan menjadi penasihat khusus, kami bisa memastikan kepentingan buruh diakui secara langsung,” ujarnya.
Menurut Said, ini merupakan langkah strategis untuk mengubah dinamika kebijakan ketenagakerjaan yang selama ini dominan dipegang oleh kalangan pengusaha. “Saya berharap, dengan kehadiran saya di Kabinet, bisa ada penyesuaian antara kepentingan buruh dan pengusaha,” imbuhnya. Ia juga menekankan bahwa keputusan ini tidak mengurangi kritik yang diberikan oleh KSPI terhadap beberapa kebijakan terkait upah minimum dan perlindungan pekerja.
RUU Ketenagakerjaan sebagai Fokus Utama
Said Iqbal memperjelas bahwa RUU Ketenagakerjaan menjadi prioritas utama dalam perannya sebagai penasihat khusus. “RUU Ketenagakerjaan ini penting untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan buruh,” katanya. Ia menyebut bahwa rancangan undang-undang ini akan menjadi sarana untuk memperkuat perlindungan pekerja dan mengurangi ketimpangan dalam sektor ketenagakerjaan.
Dalam Key Discussion yang diadakan di Kompleks Istana Kepresidenan, Said juga menjelaskan bahwa kehadiran buruh di pemerintahan akan membantu menjembatani antara kepentingan pengusaha dan pekerja. “Kami tidak ingin hanya menjadi penonton, tapi ingin berperan aktif dalam mendorong reformasi yang adil,” tutur Said. Ia menambahkan bahwa penasihat khusus akan terus memberikan masukan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan sektor ketenagakerjaan.
Pembahasan tentang RUU Ketenagakerjaan, menurut Said, akan menjadi fokus utama dalam pemerintahan Prabowo. “Saya yakin, dengan dukungan dari buruh, kebijakan ketenagakerjaan bisa lebih manusiawi dan transparan,” katanya. Ia menekankan bahwa partisipasi buruh dalam pemerintahan tidak hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang keadilan sosial yang lebih luas.
