Key Strategy: Hasto Kristiyanto Sindir Jokowi Soal Blusukan Elektoral
JAKARTA, 1 Juni 2026
Key Strategy menjadi topik utama dalam kritik yang dilontarkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama masa kepemimpinan. Ia menyoroti bahwa langkah blusukan keliling daerah yang sering dilakukan Jokowi lebih bersifat memperkuat elektoral daripada mengevaluasi kinerja pemerintah. Kritik ini datang dalam konteks persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, di mana Jokowi dinilai masih fokus pada strategi kampanye daripada menunjukkan hasil nyata dari kebijakan yang dijalankan.
“Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral, tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin,” ujarnya di Halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026). “Masyarakat berhak mengetahui dampak dari setiap keputusan yang diambil, bukan hanya sekadar sapaan hangat di berbagai daerah.”
Hasto menilai bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil Jokowi selama ini justru mengalami dampak negatif pada kondisi ekonomi dan sosial. Ia menyebutkan beberapa kebijakan, seperti penggunaan anggaran bantuan sosial secara besar-besaran, dinilai tidak tepat sasaran dan justru memperkuat citra blusukan yang diduga bersifat strategis. Selain itu, proyek infrastruktur yang dianggap memakan anggaran besar juga dikritik karena belum terbukti memberi manfaat signifikan kepada rakyat.
“Kita melihat sekarang, Presiden Jokowi menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Jokowi, tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya,” terangnya. “Masyarakat mulai merasa bahwa setiap kunjungan ke daerah hanyalah untuk mengampanyekan, bukan menyelesaikan masalah.”
Strategi Blusukan dalam Konteks Politik
Key Strategy yang diterapkan Jokowi selama masa jabatannya dinilai Hasto sebagai strategi yang sangat berdampak pada citra pemimpin. Menurutnya, blusukan tersebut menjadi bagian dari upaya mengukuhkan kembali dukungan publik di tengah persaingan ketat dalam Pemilu 2024. Dalam konteks ini, kunjungan ke berbagai daerah dianggap sebagai cara untuk menunjukkan kehadiran politik dan membangun koneksi dengan pemilih potensial. Namun, Hasto mempertanyakan apakah strategi ini mampu memberikan pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah dijalankan.
Masyarakat yang sebelumnya berharap melihat keberhasilan dari kebijakan Jokowi kini merasa kecewa karena percepatan blusukan dianggap lebih prioritas daripada transparansi dalam pemerintahan. Hasto menekankan bahwa strategi ini perlu diimbangi dengan penjelasan rinci tentang hasil nyata yang dicapai, terutama dalam menangani krisis ekonomi dan sosial. “Masyarakat butuh bukti bahwa langkah blusukan tersebut justru mengarah pada peningkatan kualitas kebijakan, bukan hanya sekadar simbolisasi,” tuturnya.
Key Strategy juga dipandang sebagai bentuk komunikasi politik yang efektif, tetapi hanya jika diterapkan secara konsisten dan jujur. Hasto menyebutkan bahwa blusukan yang dilakukan Jokowi sebelumnya berbeda dengan yang terjadi saat ini. Di masa lalu, langkah tersebut dianggap sebagai bentuk keterbukaan dan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, kini ia berargumen bahwa blusukan justru dipakai sebagai alat kampanye yang lebih personal dan emosional, bukan analitis.
Dalam kesempatan ini, Hasto juga membandingkan strategi blusukan Jokowi dengan pendekatan lain yang lebih menekankan kebijakan dalam jangka panjang. Ia menilai bahwa politik yang berhasil tidak hanya tergantung pada kehadiran fisik pemimpin, tetapi juga pada keberhasilan program-program yang dijalankan. “Jika blusukan terus dikedepankan, masyarakat mungkin akan merasa bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil tidak terukur secara baik,” kata Hasto.
Key Strategy yang dipertahankan Jokowi selama ini juga terkait dengan upaya memperkuat koalisi partai dan mengontrol narasi publik. Hasto menilai bahwa blusukan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk merangkul pemilih, tetapi juga untuk membangun opini bahwa Jokowi mampu memimpin dengan baik. “Ini adalah cara menampilkan kekuatan pemerintah, tapi harus ada bukti di baliknya,” ujarnya.
