KPK Ungkap Penerimaan Tambahan Pejabat Kemenhut dari Kuansing Senilai SGD12.500
Temuan Baru dalam Kasus Suap Izin Hutan
Partaiberita.com – KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya penerimaan tambahan yang diterima pejabat Kementerian Kehutanan. Jumlah yang diterima mencapai SGD12.500 dan berasal dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing. Pemberian ini diperkirakan berkaitan erat dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik telah menemukan bukti-bukti tambahan terkait dugaan suap. Selain pemberian senilai sekitar SGD14.000 dari Bupati Kuansing kepada Menteri Kehutanan, terdapat transaksi lain yang dilakukan sebelumnya.
“Penyidik kemudian menemukan selain adanya dugaan pemberian uang dari pihak Bupati Kuansing kepada Pak Menteri Kehutanan sejumlah sekitar SGD14.000,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Tiga Kali Pertemuan yang Terjadi
Menurut keterangan dari KPK, setidaknya sudah berlangsung tiga kali pertemuan antara perwakilan Pemkab Kuansing dengan pihak Kementerian Kehutanan. Pertemuan terakhir dengan Menteri Kehutanan tercatat pada tanggal 2 Juni. Namun, pertemuan tersebut bukan yang pertama kalinya.
Penyidik menduga telah terjadi beberapa pertemuan sebelumnya, khususnya pada bulan April dan Mei. Pemberian uang senilai SGD12.500 tersebut diperkirakan dilakukan sekitar bulan Mei, sebelum pertemuan resmi dengan Menteri.
“Artinya, ini juga mengkonfirmasi bahwa pemberian dari pihak Pemkab Kuansing kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan berkaitan dengan pelepasan izin kawasan hutan,” tambahnya.
Identitas Pejabat Belum Terungkap
Hingga saat ini, KPK belum mengungkapkan identitas pasti pejabat Kementerian Kehutanan yang menerima uang tersebut. Namun, temuan ini semakin memperkuat dugaan adanya hubungan antara pemberian dana dari Kuansing dengan proses pelepasan izin kawasan hutan.
KPK terus melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is KPK?
KPK is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does KPK matter?
KPK matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.
