Main Agenda: Gerindra Tidak Memberikan Instruksi Kader untuk Kuasai Dapur MBG
Jakarta, 11 Juni 2026
Main Agenda – Dalam konteks Main Agenda terkini, Partai Gerindra secara tegas menyangkal adanya instruksi resmi kepada kadernya untuk menguasai pengelolaan Dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini dikeluarkan oleh Prasetyo Hadi, Ketua DPP Partai Gerindra, dalam respons terhadap berbagai spekulasi yang muncul mengenai keterlibatan nama-nama kader dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan bantuan pangan tersebut. Menurut Prasetyo, partai hanya fokus pada kebijakan yang telah ditetapkan dan tidak mengendalikan langsung operasional Dapur MBG.
Penjelasan Lengkap dari Prasetyo Hadi
“Saya bukan dalam kapasitas Mensesneg, tetapi sebagai kader Gerindra, nama partai sering digunakan. Namun, kami ingin menyampaikan bahwa partai tidak memberikan instruksi resmi kepada kader untuk terlibat dalam pengelolaan Dapur MBG,” ujarnya setelah menghadiri pertemuan koordinasi mengenai MBG di Kantor Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Ia menjelaskan bahwa keputusan mengenai penyediaan makanan bergizi gratis sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang bertugas, yaitu lembaga pemerintah terkait, dan Partai Gerindra hanya berperan sebagai pendukung kebijakan nasional.
Dalam Main Agenda ini, Prasetyo juga menegaskan bahwa keterlibatan kader dalam pengelolaan Dapur MBG tidak terlepas dari keputusan mereka sendiri. Ia menambahkan bahwa partai tetap memberikan ruang bagi anggotanya untuk berpartisipasi, selama tidak melanggar aturan yang berlaku. “Apabila ada yang dianggap sebagai kader atau individu, itu merupakan tanggung jawab masing-masing,” tambahnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan yang mengemuka terkait program MBG.
Program MBG dan Perannya dalam Pemerintahan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi secara merata. MBG dirancang sebagai upaya mengatasi masalah gizi buruk di kalangan masyarakat ekonomi lemah, terutama di daerah-daerah terpencil. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, muncul kecurigaan bahwa ada pihak tertentu yang berusaha memonopoli pengelolaan Dapur MBG untuk kepentingan politik atau ekonomi pribadi. Main Agenda ini menjadi momentum untuk mengklarifikasi bahwa Partai Gerindra tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan tersebut.
Menurut Prasetyo, Dapur MBG dioperasikan oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas teknis dan kelembagaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kami tidak menghambat proses pengelolaan ini, tetapi juga tidak memaksakan kader untuk terlibat,” tambahnya. Ia menekankan bahwa Partai Gerindra hanya berperan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program MBG, dan pengambilan keputusan tetap berada di tangan lembaga yang menangani sektor pangan. Ini merupakan upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap transparansi dan objektivitas program tersebut.
Implikasi untuk Kepatuhan dan Keterbukaan
Dalam Main Agenda ini, Prasetyo juga mengingatkan agar tidak ada pengelola Dapur MBG yang menyalahi prosedur operasional standar (SOP) yang ditetapkan pemerintah. Ia menekankan pentingnya kepatuhan dalam menjalankan program MBG agar tetap berjalan efektif dan transparan. “Selama kader kami mematuhi aturan, partai tetap mendukung setiap upaya yang berdampak positif,” ujarnya. Pernyataan ini menjadi respons terhadap berbagai pertanyaan mengenai keterbukaan Partai Gerindra dalam mengelola program MBG. Dengan demikian, Main Agenda ini menegaskan komitmen partai untuk menjaga konsistensi dan integritas dalam kebijakan publik.
Prasetyo juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara partai politik dan pihak yang berwenang dalam menjalankan program MBG. “Kami mempercayai bahwa lembaga pemerintah memiliki kapasitas untuk mengelola program ini secara profesional,” katanya. Ia berharap kejelasan ini dapat mengurangi kebingungan masyarakat dan mencegah spekulasi yang tidak berdasar. Dengan adanya Main Agenda ini, Partai Gerindra menunjukkan sikap transparan dan proaktif dalam menjawab isu yang muncul terkait Dapur MBG.
