Pramono Minta Warga Jakarta Tak Menutup Diri terhadap Sensus Ekonomi

Sensus Ekonomi 2026 Masuk Fase Kritis di Ibu Kota: Pramono Anung Ajak Warga Buka Pintu untuk Petugas Statistik

Partaiberita.com – Sejak awal Agustus 2026, ribuan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyisir permukiman, kawasan komersial, dan sentra usaha di seluruh wilayah DKI Jakarta. Mereka datang bukan untuk memeriksa pajak, bukan pula untuk menagih retribusi, melainkan untuk mencatat setiap unit ekonomi yang beroperasi di kota ini. Sensus Ekonomi 2026, yang dijadwalkan berlangsung hingga 15 September 2026, merupakan instrumen pendataan nasional yang hanya dilakukan sekali dalam satu dekade. Bagi Jakarta—kota yang menampung lebih dari separuh aktivitas ekonomi formal dan informal terbesar di Indonesia—kualitas data yang terkumpul pada periode ini akan menentukan arah kebijakan pembangunan, alokasi anggaran, dan peta investasi selama sepuluh tahun ke depan.

Gubernur Turun Langsung, Menjawab Pertanyaan Petugas

Pada Senin, 31 Agustus 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan petugas sensus di Balai Kota Jakarta. Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda protokoler. Pramono menyatakan bahwa dirinya telah mengisi seluruh kuesioner yang diajukan petugas sesuai kondisi riil, tanpa embellishment maupun penyederhanaan.

“Petugas BPS yang hari ini secara langsung menanyakan sesuai dengan tugas yang ditugaskan dalam sensus yang dilakukan kali ini. Saya sudah menjawab secara apa adanya.”

Langkah ini dimaksudkan sebagai sinyal publik: jika kepala daerah sendiri bersedia membuka data usahanya secara transparan, maka warga dan pelaku usaha di tingkat kelurahan maupun kecamatan tidak memiliki alasan untuk bersikap defensif. Dalam praktiknya, sejumlah rumah tangga dan mikro-preneur masih enggan menerima kunjungan petugas, baik karena khawatir datanya bocor, karena tidak memahami tujuan sensus, maupun karena pengalaman negatif dengan birokrasi di masa lalu.

Imbauan kepada Warga yang Masih Menutup Diri

Pramono secara eksplisit menyasar kelompok yang memilih mengunci pintu ketika petugas mengetuk. Ia menegaskan bahwa sikap menutup diri justru merugikan warga itu sendiri, karena data yang tidak lengkap akan menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

“Saya juga mengimbau kepada masyarakat di Jakarta untuk membantu BPS dalam rangka tugas mereka melakukan sensus, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang masih menutup diri.”

Imbauan tersebut bukan sekadar retorika. Ketidaklengkapan data sensus di satu wilayah dapat menyebabkan distorsi dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), rasio partisipasi tenaga kerja, maupun indeks diversifikasi ekonomi. Bagi Jakarta, yang perekonomiannya sangat heterogen—mulai dari pusat keuangan di Sudirman-Menteng hingga pasar tradisional di Manggarai dan Cakung—akurasi data menjadi prasyarat agar program padat karya, insentif UMKM, dan perencanaan tata ruang tidak melenceng.

Tugas Konstitusional, Bukan Opsi

Pramono menekankan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi bukan kebijakan diskresioner pemerintah daerah, melainkan amanat konstitusional. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan penguasaan cabang-cabang ekonomi penting, dan Pasal 33 ayat (4) mengamanatkan pengelolaan sumber daya secara adil. Dalam kerangka hukum positif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (yang telah diperbarui melalui UU Nomor 24 Tahun 2017) menegaskan bahwa setiap penduduk dan badan usaha wajib memberikan keterangan yang benar dan lengkap kepada petugas statistik. Dengan kata lain, kerja sama warga bukan sekadar sopan santun sosial, melainkan kewajiban hukum.

BPS sendiri menjamin kerahasiaan data individu melalui mekanisme enkripsi dan akses terbatas. Nama, alamat, dan rincian usaha yang dicatat tidak akan dipublikasikan secara individual; yang dirilis hanyalah agregat statistik pada tingkat wilayah dan sektor. Jaminan ini seharusnya meredakan kekhawatiran warga yang takut datanya disalahgunakan.

Kenapa Sensus Ekonomi Penting bagi Jakarta

Hasil Sensus Ekonomi 2016 menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan berbagai kebijakan sektoral. Data dari sensus tersebut, antara lain, mengungkap bahwa sektor jasa, perdagangan, dan konstruksi mendominasi struktur ekonomi ibu kota, sementara sektor primer nyaris tidak terlihat. Sensus 2026 akan mengkalibrasi ulang gambaran itu, terutama mengingat transformasi digital, pertumbuhan ekonomi platform, dan pergeseran lokasi usaha yang terjadi dalam satu dekade terakhir.

Bagi pemerintah provinsi, data sensus menjadi input utama dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta. Tanpa data yang valid, program seperti revitalisasi pasar, penataan kawasan industri kecil, atau pemberian perizinan usaha berbasis risiko akan kehilangan landasan empiris. Sebaliknya, pelaku usaha dan investor membutuhkan kepastian bahwa kebijakan yang akan datang disusun atas dasar fakta, bukan asumsi.

Menjelang Penutupan Periode Sensus

Dengan tenggat 15 September 2026 yang semakin dekat, BPS memperluas jangkauan petugas ke segmen yang belum tersentuh, termasuk usaha rumahan, pedagang kaki kaki, dan pelaku ekonomi informal di gang-gang sempit. Warga Jakarta yang belum menerima kunjungan petugas dapat menghubungi kantor statistik daerah setempat untuk menjadwalkan ulang wawancara, sehingga tidak ada unit ekonomi yang terlewat dari basis data nasional.

Bagi Pramono, pesan intinya sederhana: kota yang tidak mau membuka datanya sendiri akan kesulitan merencanakan masa depannya. Dalam konteks Jakarta, yang populasinya terus bergerak dan ekonominya terus bermutasi, setiap unit yang tidak tercatat adalah satu variabel yang hilang dari persamaan pembangunan. Menutup pintu terhadap petugas sensus, pada akhirnya, berarti menutup pintu bagi kebijakan yang seharusnya bekerja untuk kepentingan warga itu sendiri.