Istana Mengklarifikasi Implikasi Putusan MK Terhadap Program Makan Bergizi Gratis
Partaiberita.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara) bersama lima pemohon perseorangan. Gugatan tersebut menguji konstitusionalitas Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026. Sidang Pengucapan Putusan yang berlangsung pada Kamis, 30 Juli di Ruang Sidang Pleno MK menghasilkan keputusan dengan nomor 40/PUU-XXIV/2026.
Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan yang menyatakan bahwa penjelasan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Ketentuan ini berlaku sepanjang dimaknai bahwa program makan bergizi gratis hanya berlaku untuk APBN Tahun Anggaran 2026. Untuk tahun-tahun berikutnya, anggaran MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Pemisahan tersebut paling lambat harus diterapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2028 atau maksimal dua tahun sejak putusan diucapkan.
Konteks Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak usia sekolah. Program ini telah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, adanya gugatan dari berbagai pihak menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan pendanaan program ini di masa depan.
Dalam putusan yang diucapkan pada 30 Juli 2026, MK memberikan batasan penting terkait penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG. Putusan ini menegaskan bahwa program MBG tidak boleh menyerap anggaran pendidikan secara berlebihan, terutama untuk tahun-tahun setelah 2026. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam menyusun anggaran ke depan.
Respons Mensesneg Prasetyo Hadi
Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Istana menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai putusan MK. Informasi tersebut menyoroti bahwa pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak termasuk dalam komponen utama pendidikan. Namun, Prasetyo yang saat ini mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah mengakui bahwa salinan resmi putusan belum diterima.
“Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah keputusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota, secara resmi kami belum menerima salinan keputusan tersebut,” kata Prasetyo dalam perjalanan dari Batang menuju Jakarta menggunakan Kereta Api (KA) Nusantara Explorer, Kamis (30/7/2026).
Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah akan menghormati setiap keputusan MK dan akan mempelajari lebih lanjut. Ia menjelaskan bahwa terkait masalah anggaran, pemerintah tidak berdiri sendiri karena penyusunan anggaran dilakukan bersama DPR. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah siap untuk berkoordinasi dengan legislatif dalam menyesuaikan kebijakan anggaran sesuai dengan putusan MK.
“Dan tentu saja apa pun keputusan MK tentu kita hormati. Nanti akan kita pelajari karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian. Karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Jadi mohon waktu,” pungkasnya.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Putusan MK ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi pelaksanaan program MBG di masa depan. Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendanaan program ini agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh MK. Selain itu, koordinasi dengan DPR akan semakin intensif untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan tetap terjaga tanpa mengurangi efektivitas program MBG.
Respons Istana soal Putusan MK Larang ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghormati putusan pengadilan tertinggi. Dengan pendekatan yang transparan dan kolaboratif, diharapkan program MBG dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.
