Special Plan: Nanik S Deyang Evaluasi Puluhan Ribu SPPG
Jakarta, 4 Juni 2026
Special Plan – Dalam rangka mendorong efisiensi dan kualitas layanan, Nanik S. Deyang, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), telah mengumumkan penerapan Special Plan yang bertujuan mengevaluasi sekitar 27.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi saat ini. Langkah ini menjadi bagian dari strategi penyempurnaan sistem distribusi makanan bergizi gratis (MBG) di seluruh Indonesia, terutama untuk memastikan alokasi anggaran dan sumber daya manusia (SDM) berjalan optimal.
Latar Belakang Evaluasi SPPG
Program MBG, yang sebelumnya dijalankan melalui jaringan SPPG, bertujuan memberikan layanan gizi kepada masyarakat terutama di daerah 3T (Terpencil, Terluar, dan Terdepan). Namun, seiring waktu, beberapa dapur yang tidak memenuhi standar operasional mulai mengakibatkan penggunaan anggaran yang tidak efisien. Nanik menjelaskan bahwa Special Plan ini diluncurkan untuk menindaklanjuti masalah tersebut, termasuk ketimpangan distribusi fasilitas antar wilayah.
“Kami memulai Special Plan ini dengan tujuan menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan SDM dan infrastruktur yang ada. Dapur-dapur yang tidak memenuhi standar kualitas makanan akan direvisi atau dihentikan sementara, agar fokus pembangunan bisa dialihkan ke daerah yang lebih membutuhkan,” tegas Nanik dalam jumpa pers di Jakarta Pusat.
Analisis menunjukkan bahwa banyak SPPG saat ini beroperasi di kawasan perkotaan, sementara daerah 3T masih kesulitan menerima layanan yang memadai. Nanik menekankan bahwa Special Plan ini tidak hanya menghentikan dapur yang kurang efektif, tetapi juga memberikan bantuan teknis kepada unit-unit yang belum siap. “Proses pendaftaran dapur baru akan tetap terbuka, tapi kami prioritaskan pengoptimalan dapur yang sudah ada,” tambahnya.
Langkah-Langkah dalam Special Plan
Dalam Special Plan ini, BGN mengambil langkah-langkah konkret untuk menata SPPG. Evaluasi akan mencakup aspek kualitas makanan, kebersihan, serta kemampuan SDM pengelola. Dapur yang gagal dalam penilaian akan diberikan waktu tertentu untuk meningkatkan performa, atau langsung ditutup jika tidak memenuhi syarat. Nanik mengungkapkan bahwa ini adalah langkah penting untuk menjaga keberlanjutan program MBG.
“Kami juga akan memperkuat pengawasan dengan melibatkan komunitas setempat dan badan pengawas independen. Selain itu, SPPG yang layak akan diberikan akses ke sumber daya tambahan, seperti pelatihan atau teknologi pendukung,” jelas Nanik.
Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan keterjangkauan MBG bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan Special Plan, BGN juga berupaya meminimalkan pemborosan biaya sewa dan operasional. “Jumlah SPPG yang berlebihan membuat beban anggaran menjadi besar. Kami perlu menyesuaikan jumlah fasilitas dengan kebutuhan nyata,” tambahnya.
News Okezone terus memberikan informasi terkini mengenai perkembangan program gizi nasional. Dengan Special Plan, BGN menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan MBG, sekaligus memperkuat peran kelembagaan dalam menjangkau masyarakat terluar. Keputusan ini diharapkan menjadi dasar reformasi lebih luas di bidang kesehatan masyarakat.
