Special Plan: Kejagung Usut Skema Kejahatan ‘Kerah Putih’ dalam Pengadaan Chromebook
Special Plan – JAKARTA – Penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kini menjadi sorotan publik. Kasus ini bukan sekadar penelusuran tentang pengadaan perangkat, melainkan bagian dari upaya memperluas investigasi ke skala lebih besar, yaitu Special Plan yang bertujuan mengungkap praktik penyuapan sistematis dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan pada masa Merdeka Belajar 2019–2024. Kritik muncul terutama karena proyek tersebut diduga mengabaikan kebutuhan dasar tenaga pendidik.
Penyelidikan Chromebook dan Kebijakan Pendidikan
Kejagung mengawali penyelidikan Special Plan dengan menelusuri dana pengadaan Chromebook yang diklaim mencapai ratusan miliar rupiah. Proyek ini, yang berlangsung selama empat tahun, menjadi salah satu dari beberapa inisiatif yang dipertanyakan oleh sejumlah pakar. Menurut Iman Zanatul Haeri dari P2G, anggaran sebesar Rp3 triliun dialokasikan untuk program pelatihan, sementara Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang langsung berdampak pada kariernya tidak mendapat perhatian serius.
Kasus Chromebook dianggap sebagai fenomena “4L” (Lu lagi, Lu lagi) yang menunjukkan kebijakan pendidikan lebih menekankan pada penampilan dibandingkan hasil nyata. Menurutnya, keberhasilan program ini sering dibangun melalui laporan kuantitatif, seperti jumlah akses ke platform digital atau tingkat keaktifan guru di media sosial, daripada mencerminkan realitas di lapangan. Hal ini menciptakan kesan bahwa kebijakan pendidikan dalam Special Plan tidak sepenuhnya transparan dan terukur.
Skema Korupsi dalam Kebijakan Pendidikan
Dalam Special Plan, Kejagung memperluas investigasi dari Chromebook ke berbagai program pendidikan lain yang diduga terlibat dalam korupsi kerah putih. Korupsi kerah putih, atau white collar crime, merupakan bentuk tindak pidana yang terencana dan berulang, seringkali melibatkan kelompok elit dalam sistem pendidikan. Iman Zanatul Haeri menekankan bahwa indikasi penyuapan dapat terlihat dari penyaluran dana yang tidak jelas manfaatnya, seperti pengadaan alat yang dianggap kelebihan.
Kebijakan Merdeka Belajar 2019–2024, yang menjadi fondasi Special Plan, dianggap kurang responsif terhadap kebutuhan guru di lapangan. Proyek pelatihan seperti Chromebook dianggap sebagai bagian dari strategi memperkenalkan pola pembelajaran modern, tetapi keberhasilannya selalu dipertanyakan karena tidak didukung oleh alokasi dana yang memadai. Kritik muncul karena kebijakan ini dianggap lebih fokus pada reformasi struktural daripada peningkatan kualitas pembelajaran.
Investigasi Special Plan juga menyoroti keterlibatan pihak-pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan. Dugaan bahwa ada pihak yang memperoleh keuntungan berulang dalam pengadaan Chromebook memicu kecurigaan akan adanya sistem korupsi yang terorganisir. Penyelidikan ini diharapkan menjadi momentum untuk mengungkap praktik penyuapan yang selama ini terlewat dari pengawasan.
Peluang dan Tantangan dalam Penelusuran Skema Korupsi
Kasus Chromebook menjadi salah satu contoh yang menarik dalam Special Plan karena menggambarkan bagaimana kebijakan pendidikan bisa terpicu oleh kepentingan tertentu. Meski penyelidikan belum menemukan bukti kuat, keberadaan skema ini menunjukkan bahwa transparansi dalam penggunaan dana pendidikan masih menjadi tantangan. Pihak-pihak yang terlibat, baik dari Kemendikbudristek maupun instansi pendukung, dianggap perlu diperiksa secara mendalam.
Kejagung berharap Special Plan menjadi alat untuk memperkuat pengawasan terhadap kebijakan pendidikan. Dengan memperluas cakupan penyelidikan, mereka ingin memastikan bahwa dana yang dialokasikan tidak hanya dipakai untuk proyek simbolis, tetapi juga benar-benar mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Kasus ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengadaan dan evaluasi kebijakan di masa depan.
