Special Plan: Viral Video Hak Angket Bupati Gowa Disebar, Bareskrim Periksa Pelapor
Special Plan – Video viral yang menampilkan konten pribadi Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, kini menjadi fokus investigasi Bareskrim Polri. Video tersebut memicu reaksi publik dan diperkirakan menyebarkan informasi yang bisa berdampak signifikan pada proses hak angket DPRD Gowa. Sebagai langkah penyelidikan, tim dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap pelapor yang mengunggah video tersebut, Rabu (16/7/2026).
Konteks Hak Angket dan Tindakan yang Dituduh
Viral video ini terkait dengan hak angket yang sedang dijalani Bupati Gowa. Hak angket adalah mekanisme DPRD untuk menyelidiki kebijakan pemerintah daerah, termasuk memanggil pejabat atau meminta dokumentasi. Namun, video yang beredar dinilai melampaui batas karena memperlihatkan aspek pribadi sang bupati, yang sebelumnya tidak terlihat dalam proses resmi. Kuasa hukum masyarakat Gowa, Muallim Bahar, menjelaskan bahwa penyidik sudah meminta klarifikasi terkait konten yang disebarkan.
“Video pribadi Bupati Gowa diunggah oleh akun media sosial resmi DPRD Gowa, mulai dari TikTok hingga Instagram. Faktanya, konten yang disiarkan sampai ke urusan pribadi sang bupati dan dipersebar luas,” tambah Muallim Bahar saat diwawancarai di Bareskrim.
Analisis Hukum dan Pasal yang Dijadikan Dasar
Dalam pemeriksaan, penyidik Bareskrim menyebutkan empat pasal yang bakal digunakan sebagai dasar tindakan hukum. Pasal-pasal tersebut mencakup dugaan pencemaran nama baik, pengungkapan data pribadi tanpa izin, serta penyalahgunaan jabatan. Menurut Muallim, penyalahgunaan jabatan terjadi karena hak angket digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang seharusnya bersifat formal.
“Isi video sampai ke ranah pribadi Bupati, yang kemudian dipersebar publik secara masif,” imbuhnya, menyoroti dampak sosial dari video tersebut.
Pelaporan oleh 19 Orang
Kuasa hukum lainnya, Ridwan Basri, mengungkapkan bahwa total ada 19 orang yang dilaporkan ke Bareskrim Polri. Mereka meliputi Ketua Pansus Hak Angket hingga anggota komite. Tindakan yang dianggap melanggar etika ini disebutkan Ridwan sebagai bentuk penyimpangan dalam penyelidikan. “Video pribadi yang seharusnya tertutup justru disiarkan langsung dan menjadi bahan konsumsi publik,” jelasnya.
“Kami menyatakan bahwa video ini menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kesan tidak adil terhadap Bupati Gowa,” tambah Ridwan Basri, menegaskan keterlibatan semua pihak dalam kasus ini.
Proses Investigasi dan Dampak pada Masyarakat
Special Plan menjadi salah satu elemen penting dalam menangani kasus ini. Bareskrim Polri berupaya menelusuri asal-usul video yang viral dan mengevaluasi apakah ada pelanggaran hukum terhadap prosedur hak angket. Selain itu, investigasi juga fokus pada bagaimana video tersebut diunggah dan disebarkan ke publik. Muallim Bahar menyebutkan bahwa proses ini bisa memengaruhi opini masyarakat tentang pemerintah daerah.
“Kami khawatir video ini akan mengurangi kredibilitas proses hak angket yang sebenarnya transparan dan terbuka,” kata Muallim, menjelaskan harapan masyarakat akan penyelidikan ini.
Langkah Selanjutnya dan Keterlibatan Publik
Setelah pemeriksaan terhadap saksi pelapor, Bareskrim Polri akan melanjutkan proses investigasi dengan memeriksa lebih banyak sumber. Pihak pelapor menegaskan bahwa video ini berpotensi merusak reputasi Bupati Gowa. Special Plan juga menjadi referensi dalam mengukur apakah tindakan tersebut termasuk dalam skala penyebaran yang signifikan. Menurut Ridwan Basri, masyarakat mulai menyoroti perlunya aturan lebih ketat dalam menyebarkan informasi pribadi selama proses penyelidikan.
“Kami berharap investigasi ini bisa memberikan kejelasan dan menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat,” tutur Ridwan, yang meminta transparansi dari pihak DPRD Gowa.
Kesimpulan dan Harapan untuk Transparansi
Kasus viral video hak angket Bupati Gowa menunjukkan kompleksitas interaksi antara media sosial dan proses penyelidikan resmi. Special Plan di sini berperan sebagai kerangka untuk mengevaluasi seberapa jauh tindakan penyebaran informasi pribadi melanggar etika dan hukum. Dengan penegakan hukum yang tepat, diharapkan masyarakat akan lebih percaya pada mekanisme hak angket dan memahami batasan dalam menyebarkan konten yang relevan.
