Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Roadmap MBG
Partaiberita.com – Jakarta – Komisi X DPR Minta Pemerintah untuk segera menyusun roadmap transisi pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini diambil guna memastikan bahwa implementasi putusan tidak menimbulkan guncangan terhadap keberlangsungan program dan kualitas layanan pendidikan nasional. Wakil Ketua Komisi X, Kurniasih Mufidayati, menegaskan bahwa pemerintah perlu merancang strategi fiskal yang matang dan terukur.
Menurut Kurniasih, aspek pendidikan dan pemenuhan gizi peserta didik merupakan dua pilar fundamental yang tidak boleh saling bertentangan. Keduanya harus berjalan beriringan untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Pernyataan ini disampaikan pada Minggu, 2 Agustus 2026, di sela-sela rapat kerja dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan.
Menjaga Keseimbangan Anggaran Pendidikan dan Gizi
Komisi X DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun-tahun mendatang. Tujuannya adalah menjaga amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan, sekaligus memastikan tersedianya skema pendanaan MBG yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. Transisi pendanaan ini menjadi krusial mengingat perubahan mekanisme pembiayaan yang diatur dalam putusan terbaru MK.
“Jangan sampai muncul narasi seolah-olah harus memilih salah satu. Pendidikan yang berkualitas membutuhkan anak-anak yang sehat dan bergizi, sementara program gizi yang baik juga harus berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pendidikan,” ujar Kurniasih dengan tegas.
Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan bahwa perlu hadirnya sebuah roadmap implementasi putusan MK. Dengan adanya peta jalan yang jelas, transisi menuju skema pendanaan baru dapat berlangsung dengan baik tanpa mengganggu layanan kepada masyarakat. Kepastian kebijakan akan memberikan rasa tenang bagi dunia pendidikan maupun pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, Komisi X DPR Minta Pemerintah untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan roadmap tersebut. Mulai dari pemerintah daerah, sekolah, hingga pihak swasta yang berpotensi menjadi mitra pendanaan. Kolaborasi multipihak ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendanaan yang lebih robust dan tahan terhadap perubahan kebijakan.
Sebagai informasi, program MBG telah menjadi salah satu prioritas nasional untuk meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia. Dengan dukungan pendanaan yang stabil, program ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak peserta didik di berbagai daerah. Komisi X DPR RI akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi roadmap yang akan disusun.
FAQ: Transisi Pendanaan MBG
Apa itu roadmap transisi pendanaan MBG? Roadmap transisi pendanaan MBG adalah peta jalan yang disusun pemerintah untuk mengalihkan mekanisme pembiayaan program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Mengapa Komisi X DPR meminta roadmap segera? Komisi X DPR Minta Pemerintah menyiapkan roadmap agar tidak terjadi kekosongan atau gangguan dalam pendanaan program MBG selama masa transisi.
Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan roadmap? Penyusunan roadmap melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Berapa lama masa transisi pendanaan MBG? Masa transisi akan disesuaikan dengan jadwal penyusunan APBN dan implementasi putusan MK, dengan target penyelesaian dalam waktu dekat.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkembangan program MBG, Anda dapat mengunjungi halaman khusus MBG di Okezone.
