Key Strategy: RI Percepat Pembangunan PLTS 100 GW, Dedieselisasi Jadi Titik Tolak
Key Strategy dalam pembangunan PLTS 100 GW di Indonesia menjadi fokus utama pemerintah dalam mendorong transisi energi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Menurut analisis Institute for Essential Services Reform (IESR), keberhasilan program ini bergantung pada kemampuan pemerintah membentuk fondasi kuat, mengoptimalkan proses lelang, dan memastikan komitmen yang konsisten. CEO IESR, Fabby Tumiwa, menekankan bahwa prioritas awal dalam Key Strategy adalah pengurangan penggunaan minyak diesel, yang berperan sebagai langkah kritis untuk menggerakkan kecepatan pembangunan PLTS 100 GW. Dengan mengubah pola konsumsi energi yang mengandalkan bahan bakar fosil, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk integrasi energi surya dalam skala besar.
Tiga Fokus Utama untuk PLTS 100 GW
Key Strategy dalam pembangunan PLTS 100 GW harus mencakup tiga aspek utama yang saling terkait. Pertama, percepatan dedieselisasi di daerah terpencil dan kepulauan; kedua, pengembangan PLTS atap dan sistem penyimpanan energi berbasis baterai (Battery Energy Storage System/BEES); ketiga, pengelolaan PLTS desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ketiganya dianggap sebagai langkah nyata dalam transformasi sistem energi nasional. “Dengan Key Strategy ini, PLTS 100 GW tidak hanya menjadi target kapasitas, tetapi juga arah perubahan struktural energi yang berkelanjutan,” jelas Fabby Tumiwa dalam pernyataan di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
“Pemerintah perlu menyederhanakan mekanisme pengadaan proyek dedieselisasi agar lebih atraktif bagi pengembang dan sesuai kebutuhan lapangan,” kata Fabby. “Ini adalah bagian dari Key Strategy yang lebih luas untuk menciptakan ekosistem energi yang resilien dan ramah lingkungan.”
Dedieselisasi memainkan peran strategis dalam Key Strategy pembangunan PLTS 100 GW. Indonesia masih mengandalkan ratusan generator diesel, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik utama. Dalam RUPTL 2025-2034, PLN mencatat terdapat 3.996 unit generator diesel di 1.234 lokasi terpencil. Target pengurangan pasokan listrik dari PLTD menjadi 80 persen pada 2030 diharapkan mendorong implementasi PLTS lebih masif. Namun, beberapa hambatan terjadi dalam proses lelang, terutama selama tahun 2022 yang dianggap minim minat, sementara tahap berikutnya melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada 2023 masih mengalami keterlambatan dalam penentuan tarif.
Peran Pemerintah dalam Pengembangan PLTS 100 GW
Key Strategy untuk PLTS 100 GW membutuhkan peran aktif pemerintah dalam mengelola kebijakan energi secara terpadu. Pemerintah harus memastikan koordinasi antara berbagai lembaga, termasuk Kementerian ESDM, PLN, dan pihak swasta, agar proyek dedieselisasi dapat berjalan efisien. Fabby Tumiwa menyoroti perlunya revisi mekanisme pengadaan proyek, termasuk peninjauan ulang harga batas atas untuk PLTS dan BESS, agar lebih menarik bagi calon investor. “Key Strategy ini harus menjadi alat untuk mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi birokrasi, dan menciptakan kepastian bagi pengembang,” lanjutnya.
Salah satu tantangan utama dalam Key Strategy pembangunan PLTS 100 GW adalah ketergantungan pada bahan bakar fosil. Untuk mengatasi ini, pemerintah harus memberikan insentif yang lebih kompetitif, termasuk pengurangan tarif listrik dari PLTD serta peningkatan dukungan regulasi. Selain itu, pengembangan infrastruktur seperti jaringan listrik, penyimpanan energi, dan teknologi penyiaran jaringan (grid) juga menjadi komponen penting dalam Key Strategy. Dengan mempercepat dedieselisasi, pemerintah dapat menciptakan ruang untuk pembangunan PLTS yang lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan.
Key Strategy ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan keberlanjutan proyek. Dengan memanfaatkan mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel, seperti kemitraan publik-swasta atau pembiayaan berbasis proyek, pemerintah dapat mempercepat realisasi PLTS 100 GW. Fabby Tumiwa mengatakan bahwa peningkatan keterlibatan masyarakat dan mendorong partisipasi desa dalam pengelolaan PLTS akan memperkuat Key Strategy. “Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang perubahan perilaku dan partisipasi aktif semua pihak,” pungkasnya.
