Latest Update: Indonesia Rugi Rp15,4 Triliun Akibat Perusahaan Tekan Harga Komoditas Global
Latest Update – Dalam upaya meningkatkan daya saing di pasar global, banyak perusahaan eksportir Indonesia dikenal melakukan praktik pengurangan harga komoditas secara agresif. Hal ini mengakibatkan kerugian mencapai sekitar Rp15,4 triliun dalam 30 tahun terakhir. Dengan memperkirakan nilai penjualan di bawah harga sebenarnya, perusahaan mampu menarik pembeli dengan harga yang lebih kompetitif, tetapi negara kehilangan pendapatan pajak yang seharusnya masuk.
Praktik Under-Invoicing dan Dampaknya pada Penerimaan Negara
Praktik under-invoicing—yaitu saat nilai invoice yang diserahkan ke negara lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya—ternyata menjadi alat yang sering digunakan oleh perusahaan eksportir. Rohan Hafas, Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia, menjelaskan bahwa ini terjadi karena perusahaan lebih memprioritaskan keuntungan bisnis daripada kepastian pendapatan negara. “Ini bukan korupsi, tetapi permainan harga antar swasta,” kata Rohan, Rabu (20/5/2026), saat konferensi pers di Wisma Danantara. Ia menegaskan bahwa penggunaan harga acuan global untuk komoditas seperti batu bara, CPO, dan minyak mentah belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten.
Langkah Pemecahan Masalah Melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil langkah strategis dengan membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Tujuan utama dari pendirian perusahaan baru ini adalah untuk memastikan harga komoditas di pasar global diatur sesuai dengan standar harga acuan yang berlaku. Dengan adanya DSI, perusahaan dalam negeri tidak lagi harus bersaing dengan harga yang dipotong secara agresif, sehingga pendapatan negara bisa lebih terjamin.
Rohan Hafas menjelaskan bahwa DSI akan bertindak sebagai pihak ketiga yang menjembatani antara produsen dan pengecer. “Mereka sekarang lihat, wah saya punya kepastian harga lewat bursa nantinya, dan sebagainya. I think it’s much better,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa model ini bisa diterapkan pada sektor lain, seperti pertanian dan perkebunan, untuk mencegah praktik serupa yang merugikan penerimaan negara.
Perusahaan Eksportir: Keseimbangan antara Swasta dan Negara
Menurut Rohan, konflik harga ini sering kali berasal dari dinamika antar perusahaan dalam negeri yang ingin memperbesar pangsa pasar. Ia menekankan bahwa ini bukan masalah korupsi, melainkan taktik kompetitif yang menguntungkan pemain besar. “Kerugian ini terus terjadi karena perusahaan melihat bahwa bermain harga bisa mengurangi biaya operasional mereka,” jelasnya. Namun, ia berharap adanya DSI akan mendorong kepastian harga yang lebih baik, sehingga pengaruhnya terhadap keuangan negara bisa diminimalkan.
Selain itu, penggunaan harga acuan global bisa memberikan keuntungan yang lebih besar untuk sektor ekspor. Dengan mengacu pada nilai pasar yang lebih objektif, perusahaan tidak hanya meningkatkan kualitas penawaran mereka, tetapi juga memastikan bahwa negara menerima pendapatan sesuai dengan kontribusi sektor tersebut. Rohan menyoroti bahwa ini adalah langkah awal menuju sistem yang lebih adil dan transparan dalam mengatur komoditas utama Indonesia.
Impak Jangka Panjang dan Pandangan Ahli
Analisis terhadap kerugian yang terjadi selama 30 tahun terakhir menunjukkan bahwa praktik ini telah menggerus pendapatan negara secara signifikan. Jika terus berlanjut, diperkirakan kerugian bisa mencapai angka yang lebih besar, terutama di masa krisis ekonomi global. Rohan menyarankan bahwa sistem harga yang lebih terpadu perlu diterapkan secara keseluruhan, bukan hanya pada satu sektor. “Dengan Latest Update ini, kita bisa melihat pola baru dalam manajemen komoditas, yang berdampak langsung pada perekonomian nasional,” katanya.
Sejumlah ahli ekonomi menyetujui langkah pembentukan PT DSI sebagai solusi terbaik. Mereka menilai bahwa keberadaan perusahaan independen seperti DSI akan memberikan pengaruh positif pada stabilitas penerimaan negara. Rohan juga menambahkan bahwa pengaturan harga acuan global bukan hanya tentang keuntungan finansial perusahaan, tetapi juga tentang keadilan bagi pemerintah sebagai penjamin ekonomi nasional.
Dengan kebijakan ini, harapan terbesar adalah bahwa perusahaan akan lebih berperan dalam memperkuat kesejahteraan bersama, bukan hanya mengejar keuntungan maksimal. Dalam konteks Latest Update, adopsi model baru ini diharapkan menjadi contoh bagus untuk sektor-sektor lain, sehingga kerugian akibat permainan harga bisa diperkecil secara bertahap.
