New Policy: Menhub Usulkan Skema Biaya Truk ODOL di Tol Seperti Biaya Bagasi Pesawat
New Policy – Menhub Dudy Purwagandhi mengumumkan rencana penerapan kebijakan baru dalam pengelolaan truk Over Dimension Over Load (ODOL) di jaringan jalan tol. Kebijakan ini bertujuan menutupi kerugian akibat kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh truk berukuran dan beban melebihi batas. Skema tarif yang diusulkan meniru sistem biaya bagasi tambahan di maskapai penerbangan, di mana pemakai jasa dikenakan denda jika memperoleh keuntungan di atas kapasitas yang diperbolehkan. Dengan kebijakan ini, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) bisa meningkatkan pendapatan melalui pengelolaan lebih efektif.
Rencana Kebijakan untuk Mengatasi Truk ODOL
Menurut Menhub, truk ODOL terus menjadi ancaman serius bagi kondisi jalan tol. Hal ini disebabkan oleh frekuensi tinggi truk yang melanggar ketentuan ukuran dan beban, mempercepat proses kerusakan pada jembatan, jalan, dan lainnya. Dengan skema tarif baru, BUJT akan menerima pendapatan tambahan yang bisa dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur atau pengembangan sistem pengelolaan. Kebijakan ini diharapkan bisa mendorong kesadaran pengusaha transportasi untuk mengoptimalkan penggunaan jalan tol.
Dalam wawancara di Jakarta, Jumat (22/5/2026), Menhub menjelaskan bahwa sistem ini akan menggunakan teknologi kamera tambahan untuk mendeteksi truk ODOL secara real-time. Teknologi ini akan terintegrasi dengan sistem penilaian beban kendaraan, sehingga mampu memberikan data akurat dan efisien. “Kita sedang menunggu kesiapan BUJT untuk menerapkan hal tersebut. Kan perlu menggunakan kamera tambahan untuk mengukur apakah truk tersebut terindikasi kelebihan muatan atau tidak,” ujarnya.
Proses Regulasi dan Kerja Sama dengan Menteri Pekerjaan Umum
Menhub mengungkapkan bahwa regulasi untuk menerapkan kebijakan ini masih dalam proses penyusunan. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan Menteri Pekerjaan Umam, yang menjadi pihak utama dalam pengambilan kebijakan jalan tol. Regulasi tersebut akan berbentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) yang menjadi dasar pengenaan tarif tambahan. Perhitungan besarnya tarif harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kerusakan infrastruktur, kapasitas jalan, dan kebutuhan anggaran BUJT.
Kebijakan ini juga bertujuan mengurangi beban keuangan pemerintah dalam pemeliharaan jalan tol. Dengan pendapatan dari tarif ODOL, BUJT bisa lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan dan mengalokasikan dana untuk proyek pengembangan infrastruktur. Menhub menyatakan bahwa penerapan kebijakan baru ini akan diimplementasikan secara bertahap untuk memastikan tidak mengganggu alur transportasi secara signifikan.
Menurut sumber di lingkaran Menhub, kebijakan tarif ODOL ini bisa menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan pendapatan BUJT tanpa menghentikan operasional truk. Meski terdapat tantangan seperti resistensi pengusaha angkutan, Menhub optimis bahwa kebijakan ini akan diadopsi secara luas. “New policy ini tidak hanya mendukung pengelolaan jalan tol, tetapi juga memberikan insentif bagi pengguna yang sesuai dengan standar,” tambahnya.
Pelaksanaan Kebijakan dan Kebutuhan Teknologi
Pelaksanaan kebijakan tarif ODOL di jalan tol akan memerlukan investasi teknologi tinggi. Selain kamera tambahan, sistem ini akan tergantung pada sensor beban dan alat analisis data real-time. Teknologi ini diharapkan bisa menekan kesalahan pengukuran dan memastikan penarikan tarif dilakukan secara adil. Menhub menyebutkan bahwa teknologi ini sudah diuji coba di sejumlah jalan tol, dan hasilnya positif.
Kebijakan ini juga akan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas truk ODOL. Dengan pendekatan ini, BUJT bisa mengurangi kerusakan jalan secara signifikan. Menhub berharap new policy ini menjadi bagian dari rencana jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan kualitas jalan tol seiring pertumbuhan kebutuhan transportasi nasional. “New policy ini diharapkan menjadi contoh baik untuk pengelolaan jalan tol yang lebih modern dan berkelanjutan,” katanya.
