Purbaya Ungkap KEK Bali Belum Tentu Jadi Lokasi PFII, Ini Alasannya

Purbaya Ungkap KEK Bali Belum Tentu: Penetapan Lokasi PFII di Bali Masih Menunggu Evaluasi Proposal Kewenangan Ada di Tangan Menteri Keuangan Partaiberita.com

Penetapan Lokasi PFII di Bali Masih Menunggu Evaluasi Proposal

Kewenangan Ada di Tangan Menteri Keuangan

Partaiberita.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa penentuan tempat bagi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Pulau Bali masih dalam tahap pertimbangan. Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah kawasan tersebut akan menjadi lokasi PFII. Hal ini berbeda dengan rencana awal yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menginginkan PFII berlokasi di salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu KEK Kura Kura Bali atau KEK Sanur.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PFII, keputusan akhir mengenai lokasi berada sepenuhnya di tangan Menteri Keuangan. Namun, sebelum keputusan diambil, pemerintah terlebih dahulu harus menerima dan melakukan evaluasi terhadap proposal yang masuk. Purbaya menegaskan bahwa proses ini masih berlangsung dan belum ada hasil final. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa lokasi yang dipilih dapat mendukung pengembangan sektor keuangan nasional secara optimal.

KEK Bukan Penghalang, Bisa Diubah Statusnya

Walaupun Undang-Undang PFII secara eksplisit menyatakan bahwa pusat finansial tersebut tidak boleh berdiri di wilayah yang sudah berstatus KEK, Purbaya menjelaskan bahwa hal ini bukanlah masalah yang tidak dapat diatasi. Jika ternyata lokasi ideal justru berada di dalam kawasan KEK, maka pemerintah memiliki opsi untuk mengubah status kawasan tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari tumpang tindih regulasi antara PFII dan KEK.

Bendahara negara ini kembali menekankan bahwa perubahan status KEK merupakan langkah yang memungkinkan untuk dilakukan. Langkah ini diambil dengan tujuan mendukung pengembangan PFII secara optimal tanpa adanya hambatan hukum. Proses perubahan status akan melibatkan koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kelancaran implementasi.

Komentar Santai dari Menteri Keuangan

Dalam konferensi pers APBN KiTa pada Selasa (21/7/2026), Purbaya memberikan penjelasan sekaligus komentar ringan terkait nama-nama KEK yang sedang dibahas:

“Itu kan di undang-undang itu Menteri Keuangan yang menentukan pada akhirnya. Tapi nanti kita lihat yang proposal masuk seperti apa, sekarang sih belum menentukan yang mana, apakah (KEK) kura-kura Bali saya enggak tahu, itu saya tahu Kura Kura Ninja,”

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa meskipun proses penetapan masih berlangsung, pemerintah terus memantau perkembangan proposal yang masuk. Keputusan final akan diambil setelah semua aspek dievaluasi secara menyeluruh. Purbaya juga menyebutkan bahwa berbagai pihak telah menyampaikan minat untuk menjadi bagian dari pengembangan PFII di Indonesia.

Proses Evaluasi yang Sedang Berjalan

Evaluasi proposal yang masuk akan mempertimbangkan berbagai faktor strategis, termasuk aksesibilitas lokasi, infrastruktur yang tersedia, serta potensi pengembangan jangka panjang. Pemerintah berharap dapat menemukan keseimbangan antara kebutuhan PFII dan keberlanjutan kawasan ekonomi khusus yang sudah ada. Proses ini diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat agar implementasi PFII dapat segera dimulai sesuai rencana.