Qodari Ungkap 2 Modal Dasar Jadi Komisaris BUMN
Solving Problems adalah kunci utama dalam membangun perusahaan besar seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Muhammad Qodari, Ketua Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), menyoroti dua aspek utama yang diperlukan untuk menjabat sebagai komisaris BUMN, yang dianggapnya menjadi fondasi kritis dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor publik. Dalam wawancara terbaru di Jakarta Selatan, Qodari menjelaskan bahwa kompetensi ini tidak hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga kesiapan mental dan strategi dalam menyelesaikan masalah secara efektif.
Persyaratan Kompetensi yang Lebih Luas
Kebutuhan menjadi komisaris BUMN, menurut Qodari, melibatkan kecerdasan akal dan niat tulus yang selaras dengan tujuan pemerintah. “Kecerdasan akal mencakup kemampuan berpikir analitis dan kemampuan mengambil keputusan di tengah tekanan, sementara niat tulus menunjukkan keseriusan dalam melayani kepentingan negara,” ujarnya. Kedua elemen ini, menurutnya, menjadi panduan utama dalam menilai calon komisaris, terutama di era keterbukaan dan transparansi yang semakin tinggi.
Qodari menjelaskan bahwa kecerdasan pikiran tidak hanya tentang keahlian teknis, tetapi juga kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dari perspektif yang berbeda. Misalnya, seorang komisaris harus mampu melihat hambatan dalam operasional bisnis atau kebijakan pemerintah dan mengubahnya menjadi peluang. Selain itu, keinginan yang tulus memastikan bahwa individu tersebut memiliki komitmen jangka panjang untuk mendorong kinerja BUMN yang optimal.
Kompetensi ini tidak terbatas pada latar belakang akademis atau pengalaman kerja. Qodari menekankan bahwa pengalaman di sektor organisasi, pemerintahan, atau swasta bisa menjadi nilai tambah, karena memberikan perspektif yang lebih luas. “Kita perlu komisaris yang mampu menggabungkan pengalaman di berbagai bidang agar bisa memberikan solusi yang holistik,” tambahnya. Dengan demikian, proses seleksi komisaris BUMN memprioritaskan fleksibilitas dan keberagaman pengalaman, bukan hanya keahlian di satu bidang tertentu.
Contoh Nyata: Komisaris yang Menyelesaikan Masalah
Kebutuhan menyelesaikan masalah dalam BUMN juga terlihat dari beberapa kasus seleksi komisaris baru. Qodari memberikan contoh tentang penunjukan komisaris dari kalangan nonkorporasi, seperti Mufli Ananda di PT Krakatau Posco dan Ginka Febriyanti Ginting di PT Pertamina Retail. Menurutnya, penunjukan tersebut dilakukan untuk memperkaya perwakilan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan regulasi, persaingan global, atau tekanan ekonomi.
Contoh ini menunjukkan bahwa pemerintah sengaja memilih individu yang memiliki pengalaman luar biasa di bidang yang berbeda, agar bisa memberikan kebijakan yang lebih inovatif. “Dengan menggabungkan pengalaman dari kalangan yang berbeda, kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan lebih tepat,” jelas Qodari. Ia juga menyoroti peran komisaris dalam mengawasi efisiensi dan transparansi operasional BUMN, yang seringkali menjadi isu utama dalam masyarakat.
Dalam konteks ini, Qodari menekankan bahwa menyelesaikan masalah bukan hanya tentang kinerja sehari-hari, tetapi juga tentang visi jangka panjang. “Kita perlu komisaris yang mampu mengenali perubahan ekonomi dan sosial serta memprediksi dampaknya terhadap bisnis BUMN,” ujarnya. Dengan memiliki kecerdasan pikiran dan niat tulus, komisaris bisa menjadi pilar utama dalam menghadapi tantangan masa depan, seperti digitalisasi, persaingan global, atau kebutuhan akan inovasi.
Qodari juga menyebutkan bahwa proses seleksi komisaris BUMN telah menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang dinamis. “Perekrutan komisaris sekarang lebih menekankan pada kemampuan menyelesaikan masalah, karena BUMN diharapkan bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi,” tambahnya. Hal ini sejalan dengan peran BUMN sebagai pelaku utama perekonomian nasional, yang membutuhkan kepemimpinan yang mampu menangani kompleksitas berbagai isu.
Dengan dua modal dasar ini, Qodari berharap proses perekrutan komisaris BUMN bisa menciptakan kepemimpinan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar. “Kita perlu menyelesaikan masalah dengan solusi yang berkelanjutan, agar BUMN bisa menjawab kebutuhan rakyat dan pemerintah secara seimbang,” tutupnya. Dengan memadukan kecerdasan akal dan niat tulus, menurutnya, BUMN akan memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara.
