Purbaya Buka Suara soal Rupiah Nyaris Tembus Rp18.000
Topics Covered – Jakarta, 3 Juni 2026 – Menteri Keuangan dan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan mengenai kestabilan nilai tukar rupiah yang terus menunjukkan tren melemah, hingga mendekati Rp17.900 per dolar AS. Dalam wawancara usai rapat RUU P2SK, Purbaya menyatakan bahwa situasi pasar keuangan saat ini tidak menyebabkan kebutuhan mendesak untuk mengadakan pertemuan darurat KSSK di luar jadwal rutin kuartalan. Meski rupiah terus mengalami tekanan, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap mempercayakan kebijakan moneter kepada Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga sentral yang memiliki wewenang penuh dalam mengatur nilai tukar.
Penjelasan Purbaya tentang Kewenangan BI
Purbaya menjelaskan bahwa kestabilan rupiah adalah tanggung jawab utama Bank Indonesia, yang memiliki instrumen moneter efektif untuk menstabilkan pasar keuangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah berupaya memperkuat koordinasi dengan BI, terutama dalam menghadapi tantangan inflasi dan tekanan eksternal terhadap mata uang lokal. “Kita tetap mempercayai BI untuk melakukan pengaturan optimal,” kata Purbaya dalam wawancara tersebut. Menurutnya, kebijakan moneter BI adalah alat utama dalam menjaga keseimbangan ekonomi, sehingga pemerintah hanya menjadi penunjang dalam upaya stabilisasi rupiah.
Koordinasi KSSK dalam Menangani Kestabilan Ekonomi
Dalam rangka menjaga keseimbangan sistem keuangan, KSSK tetap melakukan pertemuan bulanan untuk memantau dinamika pasar. Purbaya menyatakan bahwa meskipun rupiah terus melemah, KSSK tidak mengambil langkah drastis karena menilai bahwa situasi masih bisa dikelola secara bertahap. “Kita tidak ingin terburu-buru dalam pengambilan keputusan, karena itu bisa memicu reaksi berlebihan di pasar,” tambahnya. Ia juga menekankan bahwa pemerintah terus memantau berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi nilai tukar rupiah, termasuk masuknya aliran modal asing dan perubahan kebijakan moneter.
Dalam sesi wawancara, Purbaya menjawab berbagai pertanyaan terkait proyeksi rupiah melemah hingga mencapai Rp18.000 per dolar AS. Ia menyebut bahwa pelemahan rupiah dalam beberapa hari terakhir terjadi karena dominasi sentimen negatif di pasar, yang dipengaruhi oleh berbagai isu yang belum terbukti. “Kita tidak mendorong pelemahan rupiah, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk menjaga kestabilan dalam jangka panjang,” jelas Purbaya. Menurutnya, keputusan BI untuk melakukan intervensi tergantung pada dinamika ekonomi dan kebutuhan pasar.
Debunking Rumor tentang Kebijakan Pemerintah
Dalam wawancara, Purbaya juga membantah isu yang beredar bahwa pemerintah memerintahkan bank-bank nasional untuk melakukan uji ketahanan menghadapi skenario rupiah melebihi Rp18.000. “Rumor tersebut tidak benar, dan saya secara langsung membantahnya,” tegasnya. Menurut Purbaya, kebijakan pemerintah terkait nilai tukar rupiah berfokus pada konsistensi dalam mendukung kebijakan moneter BI, bukan intervensi langsung yang bisa memicu spekulasi pasar. “Topics Covered dalam pembicaraan ini jelas bahwa rupiah tidak akan melemah secara ekstrem tanpa ada upaya yang terencana dari pihak pemerintah,” lanjutnya.
KSSK bersifat sebagai komite pengawas yang berperan dalam menyelaraskan kebijakan ekonomi antarlembaga, tetapi tidak mengambil keputusan moneter secara langsung. Purbaya menjelaskan bahwa BI tetap menjadi otoritas utama dalam menentukan kebijakan yang relevan. “Topics Covered dalam rapat KSSK hari ini menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menerima peran BI sebagai penjaga nilai tukar,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan moneter harus dijalankan secara fleksibel dan berdasarkan data yang akurat, bukan hanya tekanan politik atau spekulasi.
Analisis Masa Depan dan Langkah yang Diperlukan
Menurut Purbaya, kestabilan rupiah membutuhkan kerja sama yang baik antarlembaga, termasuk BI, Kementerian Keuangan, dan Bank-bank Nasional. “Topics Covered dalam pembicaraan ini menunjukkan bahwa kita harus terus meningkatkan koordinasi, terutama dalam menghadapi ketidakpastian eksternal seperti krisis di pasar keuangan global,” jelasnya. Purbaya menilai bahwa pemerintah perlu memperkuat keterbukaan informasi kepada publik untuk mengurangi spekulasi yang berlebihan. “Transparansi informasi adalah kunci dalam menjaga kepercayaan pasar,” tambahnya.
Dalam konteks ekonomi global, Purbaya mengingatkan bahwa tekanan terhadap rupiah tidak hanya datang dari faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter di negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. “Topics Covered dalam diskusi KSSK menunjukkan bahwa kita perlu mengantisipasi pergerakan global dan memiliki rencana cadangan untuk menjaga stabilitas,” ujarnya. Meski begitu, Purbaya yakin bahwa BI memiliki kemampuan untuk mengatasi fluktuasi rupiah dengan langkah-langkah yang tepat dan cepat, terutama jika diperlukan untuk memperkuat kepercayaan investor.
