Nadiem Dijerat Hukum, P2G Bahas Realitas Digitalisasi Daerah 3T
Key Discussion kembali menjadi topik utama dalam diskusi pendidikan saat ini. Dalam persidangan kasus dugaan korupsi Chromebook, peran Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) dianalisis oleh P2G (Perkumpulan Pendidik dan Guru). Mereka menyoroti bagaimana kebijakan digitalisasi yang diusung pemerintah justru memperbesar ketimpangan akses pendidikan, terutama di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), serta menimbulkan tantangan serius bagi para guru.
Konteks Kebijakan Digitalisasi
Dalam Key Discussion ini, P2G menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan menjadi strategi utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, kebijakan tersebut dinilai tidak sepenuhnya menyentuh kebutuhan pendidik di wilayah 3T. Menurut Iman Zanatul Haeri, Ketua Bidang Advokasi Guru di P2G, teknologi seperti cloud computing dan Chromebook dianggap menjadi simbol ambisi pemerintah, tetapi justru memperkuat kesenjangan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil.
Kesulitan Teknis di Daerah Terpencil
Key Discussion juga mengungkapkan bahwa guru-guru di daerah 3T masih menghadapi hambatan teknis dalam mengimplementasikan program digital. Contoh nyata diberikan oleh Iman, yang menyebutkan bahwa di Tolikara, Papua, seorang pendidik harus menghabiskan biaya hingga Rp500.000 hanya untuk menyewa sepeda motor dan menjangkau titik sinyal internet. Di Nusa Tenggara Timur, ada kasus di mana guru mengajar di kandang kambing demi memperoleh akses ke jaringan internet agar Chromebook bisa digunakan. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan belum merata dan masih membutuhkan dukungan infrastruktur yang optimal.
Persidangan Nadiem dan Tantangan Administrasi
Salah satu Key Discussion yang menarik adalah peran Nadiem Makarim dalam persidangan kasus dugaan korupsi Chromebook. Kebijakan digitalisasi yang diusungnya dianggap memaksa guru-guru di daerah 3T untuk mengikuti prosedur administrasi yang kompleks. Pernyataan “You must trust the Giant” yang terdengar dalam persidangan menjadi bukti bahwa visi digitalisasi di tingkat pemerintah seringkali tidak selaras dengan kenyataan di lapangan.
“Negara seharusnya memberikan dukungan teknologi yang memadai, bukan kami yang terus-menerus mengorbankan nyawa dan materi untuk menjalankan sistem yang dipaksakan,” kata Iman Zanatul Haeri dalam pernyataannya yang dikutip pada Senin (11/5/2026). Pernyataan ini menggarisbawahi kebutuhan pendidik akan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi riil di wilayah terpencil.
Kurangnya Dukungan dan Program Teoretis
Menurut P2G, capaian program digitalisasi yang disampaikan pemerintah hanyalah bersifat teoretis. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa para guru terus berjuang keras untuk memenuhi tuntutan administrasi digital. Key Discussion ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan, terutama di daerah dengan akses yang terbatas.
Kebutuhan Perubahan Paradigma
Key Discussion menekankan perlunya perubahan paradigma dalam menyebarkan teknologi pendidikan. Pendidik di wilayah 3T tidak hanya membutuhkan perangkat digital, tetapi juga jaminan infrastruktur yang stabil dan pelatihan teknis. Tanpa dukungan tersebut, digitalisasi justru akan menjadi beban tambahan bagi para guru, yang seharusnya fokus pada aktivitas mengajar.
Kebijakan digitalisasi pendidikan yang sedang diuji di bawah Nadiem Makarim menjadi perhatian kritis. Para pendidik menginginkan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan implementasi teknologi di daerah 3T, agar tidak hanya memperbesar ketimpangan, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Key Discussion ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak cukup hanya bergantung pada ambisi teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.
