Komnas HAM Investigasi Nasib 1.023 Calon Dokter yang Belum Kantongi Sertifikat Profesi
Key Strategy – Dalam upaya memperkuat Key Strategy pemerintah dalam memastikan ketersediaan tenaga medis yang memadai, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan investigasi mendalam terhadap 1.023 calon dokter yang belum mendapatkan sertifikat profesi. Keluhan ini diajukan oleh Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI) selama audiensi dengan Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al-Rahab, di Jakarta, Senin (8/6/2026). Isu ini menyangkut kesenjangan antara kebijakan pendidikan tinggi dan proses penerapan profesi, yang telah memengaruhi ribuan lulusan program sarjana kedokteran.
Proses Penerapan Profesi yang Terganggu
Menurut Amiruddin, kebijakan pendidikan tinggi yang tidak menyelaraskan dengan kebutuhan industri kesehatan telah menyebabkan hambatan signifikan bagi calon dokter. Meski sebagian besar dari mereka telah menyelesaikan studi, termasuk program koas (kursus keterampilan spesialis), mereka masih mengalami tantangan untuk mendapatkan sertifikat profesional. “Dengan Key Strategy yang diusung pemerintah, sertifikat profesi harus menjadi bagian integral dari proses lulusan ke tahap penerapan profesi,” jelas Amiruddin.
Permintaan akan tenaga medis di Indonesia terus meningkat, terutama di tengah peningkatan kasus kesehatan masyarakat dan kebutuhan klinik. Namun, tidak semua lulusan bisa langsung berpraktik karena belum memenuhi syarat. Kebijakan yang masih diperdebatkan ini, seperti aturan penerapan sertifikat, menciptakan ketidakpastian yang memperpanjang masa transisi dari masa akademik ke dunia kerja.
Respons dari PDMI dan Tantangan Sosial
PDMI, sebagai organisasi yang mewakili calon dokter, menilai bahwa Key Strategy pemerintah dalam menyediakan tenaga medis harus diimbangi dengan kebijakan yang transparan dan berkelanjutan. “Kebijakan ini menyebabkan kebingungan bagi calon dokter, terutama yang berasal dari lembaga pendidikan tinggi swasta,” ungkap perwakilan PDMI. Tantangan ini tidak hanya memengaruhi karier individu, tetapi juga berpotensi memperlemah sistem kesehatan secara keseluruhan.
Banyak lulusan program kedokteran yang terpaksa menunda rencana berpraktik, bahkan mengulang studi untuk memperoleh sertifikat profesi. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan kehilangan peluang kerja di masa depan, terutama dengan permintaan tinggi akan dokter di daerah terpencil. Komnas HAM mengatakan akan mengevaluasi regulasi terkait sertifikasi dan mengecek apakah ada pelanggaran hak asasi manusia dalam proses ini.
Kebijakan penerapan sertifikat profesi juga dianggap sebagai bagian dari Key Strategy pemerintah untuk memastikan kualitas tenaga medis. Namun, pengecekan oleh Komnas HAM menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam koordinasi antara lembaga pendidikan dan pemerintah. Dengan investigasi ini, diharapkan bisa diidentifikasi penyebab utama kesenjangan tersebut serta langkah-langkah perbaikan untuk menghindari hambatan serupa di masa depan.
Potensi Solusi untuk Kebijakan yang Tidak Sempurna
Amiruddin menyebut bahwa Key Strategy dalam penyelesaian masalah ini harus melibatkan keterlibatan pihak-pihak terkait, termasuk lembaga pendidikan tinggi, Kementerian Kesehatan, dan badan regulasi. Ia menekankan perlunya revisi kebijakan agar calon dokter bisa memperoleh sertifikasi tanpa mengalami penundaan berlebihan. “Solusi yang ditemukan harus sejalan dengan tujuan mempercepat pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan,” tambahnya.
Komnas HAM juga mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak boleh mengabaikan hak-hak lulusan. Dengan Key Strategy yang lebih terarah, diharapkan proses sertifikasi bisa menjadi lebih efisien, sehingga calon dokter tidak terjebak dalam siklus studi yang tidak pasti. Investigasi yang sedang berlangsung akan menjadi dasar untuk mengevaluasi kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kebijakan baru yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
