Hanura Bantah Miliki Yayasan Kelola Dapur MBG
Meeting Results – Dalam sebuah pertemuan penting yang berlangsung pada Selasa, 9 Juni 2026, DPP Partai Hanura memberikan klarifikasi terkait isu yang ramai dibicarakan di berbagai media sosial. Isu ini menyebutkan bahwa partai tersebut terlibat dalam pengelolaan MBG (Masyarakat Binaan Gotong Royong) melalui suatu yayasan, namun Hanura membantahnya secara tegas. Klarifikasi ini merupakan bagian dari hasil pertemuan yang diadakan dengan ICW (Institute for Democracy and Electoral Affairs) di kantor organisasi di Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan. Hasil pertemuan ini bertujuan memastikan kebenaran informasi yang beredar dan menjaga integritas serta nama baik partai Hanura dalam konteks pengelolaan MBG.
Detail Pertemuan dan Partisipan
Pertemuan antara DPP Hanura dan ICW berlangsung secara tertutup dan berlangsung selama sekitar 40 menit. Dalam pertemuan tersebut, Hanura diwakili oleh Sekretaris Jenderal Benny Rhamdani serta Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat Adil Supatra Akbar. Kedua perwakilan tersebut memberikan penjelasan rinci tentang peran partai dalam pengelolaan MBG, termasuk membantah adanya keterlibatan yayasan milik partai dalam pengelolaan dapur SPPG (Sarana Pengelolaan Program Gotong Royong). Pertemuan ini menjadi wadah untuk menjawab kecurigaan publik terhadap transparansi dan kejelasan partai dalam mengelola program sosial MBG.
Klarifikasi yang diberikan oleh Hanura mengungkap bahwa MBG tidak dioperasikan oleh yayasan partai, melainkan oleh tim khusus yang bekerja secara independen. Selain itu, partai tersebut menegaskan bahwa keputusan mengenai pengelolaan MBG telah diambil melalui proses internal yang transparan dan berdasarkan kebijakan partai. Dengan demikian, Hanura menegaskan bahwa hasil pertemuan menjadi bukti bahwa partai tidak memiliki kepentingan eksklusif dalam pengelolaan dapur MBG, sehingga menepis isu yang menyebutkan keterlibatan yayasan partai.
Penjelasan tentang MBG dan Yayasan
MBG adalah program sosial yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan gotong royong, dengan salah satu aspek utamanya adalah pengelolaan dapur yang menjadi pusat distribusi makanan dan bantuan sosial. Sebelumnya, beredar informasi bahwa Yayasan Hanura terlibat dalam pengelolaan dapur ini, sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap kejelasan penggunaan dana dan transparansi kegiatan partai. Hasil pertemuan dengan ICW menjadi jawaban resmi terhadap isu tersebut, dengan menyatakan bahwa Yayasan Hanura tidak memiliki peran langsung dalam pengelolaan dapur MBG.
Menurut penjelasan dari Benny Rhamdani, sebagian besar operasional MBG diakui oleh tim yang bekerja di luar struktur partai. Ia menekankan bahwa hasil pertemuan menunjukkan bahwa partai Hanura telah memastikan bahwa setiap keputusan terkait pengelolaan MBG tidak mengandung kepentingan pribadi atau keuntungan eksklusif. Selain itu, dewan pengurus partai berjanji untuk mengungkap lebih jauh tentang mekanisme pengelolaan MBG melalui laporan resmi dan audit yang transparan, sehingga memenuhi tuntutan publik terhadap akuntabilitas.
Dalam kesimpulan, hasil pertemuan antara DPP Hanura dan ICW menjadi langkah penting dalam menjawab isu yang muncul terkait keterlibatan yayasan partai dalam pengelolaan MBG. Penjelasan yang diberikan menegaskan bahwa Hanura tidak memiliki kepentingan dalam pengelolaan dapur SPPG, yang menjadi bagian dari program gotong royong. Dengan adanya klarifikasi ini, partai berharap dapat membangun kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen dalam menjaga integritas organisasi. Pertemuan ini juga memberikan wawasan bahwa transparansi dan kejelasan adalah aspek penting dalam menilai hasil pertemuan yang berdampak pada reputasi partai.
“Hasil pertemuan ini menjadi bentuk tanggung jawaban moral dan politik DPP Partai Hanura terhadap kecurigaan publik, khususnya terkait pengelolaan MBG,” ujar Muqowam, juru bicara Hanura, dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa partai Hanura mengambil langkah proaktif untuk menjelaskan perannya dalam MBG. Dengan demikian, hasil pertemuan dianggap sebagai bukti bahwa partai tidak terlibat dalam pengelolaan dapur SPPG melalui yayasan, sehingga memperkuat reputasi Hanura sebagai lembaga yang transparan dan bertanggung jawab.
