Aliansi BEM Persatuan Indonesia Dorong Demokrasi Berbasis Dialog Sebagai New Policy
New Policy – Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Persatuan Indonesia secara resmi mengumumkan New Policy mereka, yang menekankan pentingnya demokrasi berbasis dialog sebagai fondasi perjuangan bersama. Aksi besar yang digelar di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, pada Jumat 19 Juni 2026, menunjukkan komitmen mahasiswa untuk mengubah cara pengambilan keputusan di Indonesia. Dengan partisipasi sekitar 100 peserta, mereka mengangkat isu-isu strategis terkait kondisi politik, ekonomi, dan sosial, serta menuntut pemerintah untuk melibatkan berbagai pihak melalui komunikasi yang transparan dan partisipatif.
Awal Mula New Policy dan Visi Aliansi BEM
Aliansi BEM Persatuan Indonesia, yang terdiri dari perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia, mengungkapkan bahwa New Policy mereka merupakan hasil dari refleksi terhadap kegagalan beberapa kebijakan sebelumnya dalam menciptakan kesetaraan dan keterlibatan aktif masyarakat. Mereka menekankan bahwa kebijakan tradisional sering kali terlalu sentralistik, sehingga memicu ketidakpuasan di kalangan generasi muda. Dengan pendekatan dialog, New Policy ini bertujuan untuk menciptakan ruang keikutsertaan yang lebih luas, di mana aspirasi dan masukan dari berbagai lapisan masyarakat bisa terwujud.
“New Policy ini bukan hanya kebijakan baru, tetapi perubahan mindset dalam mengelola kebijakan publik. Kami ingin mengarahkan perjuangan menuju kemajuan bangsa melalui komunikasi yang terbuka dan keputusan yang didasarkan pada konsensus,” ujar Irfan Fadilah, salah satu anggota Aliansi BEM Persatuan Indonesia dari Universitas Indonesia.
Menurut Irfan, konsep demokrasi berbasis dialog mencakup lima pilar utama: transparansi dalam pengambilan keputusan, partisipasi aktif dari berbagai kelompok, akuntabilitas terhadap hasil kebijakan, kesetaraan dalam pemangkasan perbedaan, dan kolaborasi antarlembaga. Poin-poin ini tidak hanya menggambarkan kebutuhan mahasiswa, tetapi juga mengarahkan kebijakan ke arah yang lebih inklusif, sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadi negara demokratis yang tangguh.
Implementasi New Policy dalam Kebijakan Pemerintah
New Policy yang dicanangkan Aliansi BEM Persatuan Indonesia juga mengingatkan pemerintah agar lebih memperhatikan pengelolaan program strategis, seperti program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan menciptakan Generasi Emas 2045. Dalam pernyataan resmi, mereka menyoroti bahwa program seperti ini perlu diimbangi dengan tata kelola yang rapi dan akuntabel. “Tujuan mulia pemerintah harus diwujudkan melalui kebijakan yang lebih berimbang dan mengutamakan dialog dengan para pelaku, termasuk kalangan akademisi,” tambah Hikmah Maulana, perwakilan Aliansi BEM dari Universitas Jayabaya.
Menurut Hikmah, keberhasilan New Policy akan terukur dari kemampuan pemerintah untuk melibatkan mahasiswa dalam proses pengambilan kebijakan. Ia mencontohkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam pemilihan kepala daerah atau perencanaan kebijakan pendidikan telah menunjukkan hasil positif. “Dengan New Policy ini, kita bisa menggaransi bahwa suara generasi muda tidak hanya terdengar, tetapi juga dipertimbangkan dalam setiap langkah strategis,” tutur Hikmah.
“Kami yakin, dengan mengadopsi pendekatan dialog, New Policy ini akan menjadi penyelaras antara pemerintah dan masyarakat,” tambah Rizka Dian, perwakilan lain dari Aliansi BEM Persatuan Indonesia.
Aliansi BEM juga menyoroti pentingnya kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti keadilan sosial, pemerintahan yang bersih, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dalam wawancara terpisah, mereka menjelaskan bahwa New Policy ini bukan hanya sebagai alat perjuangan, tetapi juga sebagai langkah untuk menjawab tantangan zaman, seperti perubahan iklim, diskriminasi, dan kesenjangan ekonomi. “New Policy ini menjadi jembatan antara generasi muda dan pemerintah, agar kebijakan yang diambil tidak hanya berbasis data, tetapi juga bermakna bagi kehidupan nyata masyarakat,” kata Rizka.
Dengan memperkenalkan New Policy yang berfokus pada dialog, Aliansi BEM Persatuan Indonesia berharap bisa mendorong perubahan kebijakan yang lebih representatif. Mereka menegaskan bahwa mahasiswa tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai bagian aktif dari proses demokratisasi. Partisipasi mereka dalam aksi di Monas menjadi tanda awal dari upaya konsisten untuk menyuarakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“New Policy ini adalah inisiatif kecil yang bisa menghasilkan perubahan besar. Kami berharap pemerintah segera mengadopsi prinsip dialog sebagai bagian dari kebijakan nasional,” pungkas Hikmah Maulana.
Perjalanan Aliansi BEM Persatuan Indonesia menuju New Policy ini juga dipengaruhi oleh kegagalan kebijakan sebelumnya yang terkesan tidak responsif. Mereka menilai bahwa ketidakpuasan terhadap program-program pemerintah perlu direspon dengan kebijakan yang lebih interaktif, di mana semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide dan masukan. Dengan demikian, New Policy bukan hanya sebagai rencana strategis, tetapi sebagai alat untuk memperkuat hubungan antara lembaga pemerintah dan masyarakat. Aksi di Monas menjadi penegasan bahwa mahasiswa siap menjadi pilar penting dalam proses perubahan kebijakan Indonesia.
