Pramono Buka Suara soal Tawarkan Pekerjaan untuk Anak Bambang Korban Demo Ricuh 27 Agustus

Gubernur DKI Tawarkan Pekerjaan kepada Anak Korban Demo Ricuh Pejompongan, Video Beredar Viral

Partaiberita.com – Sebuah rekaman video yang menampilkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat melayat ke rumah duka keluarga Bambang Setiyawan (60) mendadak menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial pada akhir Agustus 2026. Dalam cuplikan tersebut, Pramono tampak menawarkan pekerjaan kepada salah satu anak almarhum Bambang, yang meninggal dunia diduga akibat penganiayaan saat kericuhan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis malam, 27 Agustus 2026. Momen singkat itu memicu reaksi beragam dari warganet, mulai dari apresiasi atas kepedulian seorang kepala daerah hingga pertanyaan soal etika politik ketika seorang pejabat hadir di tengah duka keluarga korban.

Latar Belakang Kericuhan Pejompongan

Kericuhan di kawasan Pejompongan pada malam 27 Agustus 2026 merupakan salah satu peristiwa yang mengguncang ibu kota dalam beberapa pekan terakhir. Bentrokan yang melibatkan massa tersebut mengakibatkan sejumlah korban luka dan, dalam kasus paling menyedihkan, tewasnya Bambang Setiyawan. Pria berusia 60 tahun itu diduga menjadi korban penganiayaan di tengah kekacauan sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Insiden ini menambah daftar panjang korban jiwa yang muncul dari aksi-aksi massa di Jakarta dan memicu tuntutan agar aparat keamanan lebih tegas menjaga ketertiban tanpa mengorbankan keselamatan warga sipil.

Kematian Bambang bukan sekadar statistik dalam laporan kepolisian. Bagi keluarganya, kehilangan itu meninggalkan luka yang jauh lebih dalam. Anak-anak almarhu kini menghadapi kenyataan pahit: kehilangan figur ayah sekaligus, dalam banyak kasus, kehilangan sumber penghasilan utama keluarga. Konteks inilah yang membuat tawaran pekerjaan dari seorang gubernur terasa begitu personal dan sekaligus politis sekaligus.

Momen yang Terekam dan Beredar di Media Sosial

Video yang beredar memperlihatkan suasana di rumah duka pada malam kejadian. Pramono hadir sebagai kepala daerah yang melayat, namun dalam satu segmen rekaman, ia mengalihkan percakapan dari belasungkawa ke arah anak Bambang. Dengan nada yang tampak kasual, gubernur itu bertanya apakah sang anak bersedia bekerja.

“Yang penting mau kerja kan,” kata Pramono.

“Mau pak, saya apa aja mau,” jawab anak Bambang.

“Benar ya,” kata Pramono.

Tiga kalimat singkat itu, yang seharusnya menjadi percakapan privat di ruang keluarga yang berduka, justru menjadi bahan konsumsi publik setelah diunggah ke internet. Dalam hitungan jam, video tersebut ditonton jutaan kali dan memicu perdebatan tentang batas antara empati pribadi seorang pejabat dan representasi publiknya.

Respons Resmi Pramono: “Bersifat Pribadi”

Menyikapi viralnya rekaman tersebut, Pramono akhirnya memberikan keterangan kepada wartawan pada Senin, 31 Agustus 2026. Ia menegaskan bahwa tawaran pekerjaan itu tidak pernah ia sampaikan sebagai pernyataan resmi kepada publik. Baginya, percakapan di rumah duka adalah ruang privat, bukan podium politik.

“Karena itu bersifat pribadi, personal, saya tidak jawab. Karena memang saya tidak pernah membuat statement ke publik apa pun tentang ketika saya melayat,” kata Pramono.

Ia menambahkan bahwa dirinya enggan membuka detail percakapan yang terjadi saat melayat, termasuk substansi tawaran pekerjaan tersebut. Bagi Pramono, membuka ruang diskusi publik tentang percakapan privat di rumah duka justru tidak pantas.

“Jadi ketika saya melayat tidak ada statement apa pun, jadi untuk itu saya juga mohon maaf saya tidak menjawab,” sambungnya.

Implikasi Politik dan Sosial

Peristiwa ini menyentuh beberapa lapisan persoalan yang saling terkait. Pertama, ada dimensi kemanusiaan: seorang kepala daerah yang hadir di rumah duka korban kerusuhan dan secara spontan menawarkan solusi ekonomi bagi keluarga yang kehilangan pencari nafkah utama. Dalam konteks Jakarta, di mana angka pengangguran terbuka masih menjadi tantangan struktural, tawaran semacam itu bisa dibaca sebagai bentuk kepedulian langsung yang melampaui retorika kebijakan.

Kedua, ada dimensi etika publik: ketika seorang pejabat terekam kamera di momen paling intim dalam kehidupan seseorang, setiap kata yang diucapkannya otomatis menjadi materi publik. Pramono tampaknya menyadari hal ini, sebab responsnya justru memilih diam dan meminta maaf atas ketidakmampuannya menjawab pertanyaan wartawan. Sikap ini bisa dipandang sebagai upaya menjaga martabat keluarga korban dari sorotan berlebihan.

Ketiga, ada dimensi akuntabilitas: tawaran pekerjaan dari seorang gubernur, meskipun disampaikan secara informal, tetap mengikat secara moral. Publik berhak bertanya apakah tawaran itu akan direalisasikan, dalam bentuk apa, dan melalui mekanisme apa. Tanpa kejelasan tersebut, momen yang semula tulus berisiko berubah menjadi simbol kosong atau, di mata sebagian pengamat, sekadar gestur yang terekam untuk konsumsi elektoral.

Posisi Keluarga dan Tanggapan Publik

Hingga berita ini diturunkan, keluarga Bambang Setiyawan belum memberikan pernyataan resmi mengenai tawaran tersebut. Anak Bambang yang tampil dalam video tampak menjawab dengan nada ringan di tengah suasana duka, sebuah respons yang oleh sebagian pengamat dibaca sebagai upaya menjaga kehormatan tamu sekaligus menutup percakapan agar tidak memperpanjang momen yang sudah cukup berat.

Di ruang digital, reaksi terbelah. Sebagian warganet mengapresiasi kepedulian Pramono dan menilai bahwa dalam situasi kehilangan pencari nafkah, tawaran pekerjaan adalah bentuk empati yang paling konkret. Sebagian lain mengingatkan bahwa kehadiran pejabat di rumah duka seharusnya berfokus pada belasungkawa dan dukungan emosional, bukan negosiasi karier. Ada pula yang menyoroti ironi: seorang gubernur yang hadir di tengah duka korban kerusuhan yang seharusnya dicegah oleh kebijakan dan aparat yang ia pimpin.

Menanti Kejelasan ke Depan

Bagi keluarga Bambang, pertanyaan paling mendesak bukan lagi soal viral atau tidaknya sebuah video, melainkan apakah tawaran pekerjaan itu akan menemukan bentuk nyata. Jika memang demikian, mekanisme apa yang akan ditempuh—apakah melalui program ketenagakerjaan resmi Pemprov DKI, penempatan di instansi tertentu, atau jalur lain—menjadi hal yang perlu dijawab dengan transparansi tanpa harus mengorbankan privasi keluarga.

Sementara itu, kericuhan Pejompongan sendiri masih menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka korban terdapat nama, wajah, dan keluarga yang harus melanjutkan hidup. Dalam konteks itulah, setiap gestur—sekecil apa pun—dari para pemegang kekuasaan akan diukur bukan hanya oleh niatnya, tetapi oleh konsekuensi nyatanya bagi mereka yang ditinggalkan.