PATRIN Bantah Isu Penggalangan Dana Atlet Tunarungu untuk Kejuaraan Dunia

PATRIN Klarifikasi Isu Penggalangan Dana Mandiri Atlet Tunarungu Menuju Ajang Internasional

Partaiberita.com – Isu yang beredar luas di kalangan komunitas olahraga tunarungu Indonesia memicu respons cepat dari organisasi resmi yang menaungi cabang olahraga tersebut. Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia (PATRIN) secara tegas membantah kabar bahwa para atlet tunarungu nasional harus mencari dana secara mandiri apabila ingin berlaga di kejuaraan dunia. Pernyataan klarifikasi itu disampaikan langsung oleh jajaran pimpinan pusat organisasi pada Selasa (1/9/2026), sekaligus menegaskan bahwa seluruh proses pengiriman kontingen ke kompetisi internasional telah berjalan melalui jalur resmi yang terkoordinasi.

Legitimasi dan Pengakuan Internasional

Agung Baghaskoro, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PATRIN, menjelaskan bahwa organisasi ini dikenal di kancah internasional dengan nama Indonesian Association of the Deaf Athlete (IADA). Status tersebut bukan sekadar label administratif; ia merupakan satu-satunya entitas dari Indonesia yang memperoleh pengakuan penuh dari International Committee of Sports for the Deaf (ICSD), badan pengawas tertinggi olahraga tunarungu di tingkat global.

“Kami tegaskan, PATRIN atau IADA di internasional adalah organisasi resmi dan satu-satunya yang diakui oleh ICSD. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Dimyati Hakim, kami memiliki legitimasi untuk menaungi, membina, dan mengirimkan atlet tunarungu Indonesia ke ajang resmi internasional.”

Pernyataan tersebut disampaikan Agung bersama Ketua Umum PATRIN Pusat, Dimyati Hakim, dalam satu forum klarifikasi yang ditujukan untuk meredam kebingungan di kalangan atlet dan publik. Keduanya menekankan bahwa tidak ada ruang bagi mekanisme informal atau penggalangan dana mandiri dalam proses pengiriman atlet ke kompetisi berlabel resmi.

Mekanisme Koordinasi dengan Lembaga Negara

Sejak berdirinya struktur organisasi ini, setiap pengiriman kontingen atlet tunarungu yang membawa bendera Indonesia ke kejuaraan internasional dilakukan melalui tahapan koordinasi yang melibatkan beberapa pihak kunci. National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) menjadi mitra utama dalam proses tersebut. Agung memastikan bahwa hubungan kerja sama antara PATRIN/IADA dan NPC Indonesia selama ini berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan berarti.

Artinya, setiap atlet yang hendak tampil di Kejuaraan Dunia Tunarungu atau kompetisi ICSD lainnya harus melewati prosedur administratif yang telah ditetapkan bersama. Tidak ada jalur alternatif di luar mekanisme resmi ini. Dengan demikian, narasi bahwa seorang atlet harus mengumpulkan biaya sendiri untuk bisa bertanding di level internasional tidak memiliki dasar dalam praktik organisasi.

“Berkaitan dengan isu pengiriman atlet tunarungu yang harus menggalang dana, kami sebagai organisasi resmi dan satu-satunya yang diakui ICSD, baik saya bersama Ketua PATRIN Pusat Bapak Dimyati Hakim, tidak mengetahui sama sekali.”

Konteks: Mengapa Klarifikasi Ini Penting

Di Indonesia, komunitas tunarungu selama ini menghadapi tantangan akses yang signifikan dalam dunia olahraga. Banyak atlet berbakat yang tidak memiliki informasi memadai tentang jalur resmi pembinaan, pendaftaran kompetisi, maupun dukungan finansial dari negara. Ketika kabar tentang penggalangan dana mandiri beredar, hal itu berpotensi menciptakan kesan bahwa tidak ada institusi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan partisipasi atlet tunarungu di level internasional.

Klarifikasi PATRIN kali ini menjadi penting karena menutup celah informasi tersebut. Organisasi menegaskan bahwa pembinaan, seleksi, dan pengiriman atlet telah menjadi tanggung jawab institusional yang ditopang oleh koordinasi dengan NPCI dan Kemenpora. Atlet tidak dibiarkan berjalan sendiri dalam proses menuju panggung internasional.

Peran ICSD dan Lanskap Olahraga Tunarungu Global

International Committee of Sports for the Deaf (ICSD) merupakan federasi internasional yang mengatur kompetisi olahraga bagi atlet tunarungu di seluruh dunia. Kejuaraan Dunia yang diselenggarakan di bawah naungan ICSD menjadi ajang tertinggi bagi para atlet tunarungu, setara dengan Olimpiade bagi atlet pada umumnya. Setiap negara yang ingin mengirimkan kontingen harus memiliki asosiasi nasional yang diakui oleh ICSD sebagai jembatan resmi antara atlet dan federasi internasional.

Fakta bahwa PATRIN/IADA merupakan satu-satunya organisasi Indonesia dengan status pengakuan tersebut berarti seluruh atlet tunarungu yang ingin berkompetisi di bawah bendera nasional harus berkoordinasi melalui satu pintu organisasi ini. Tidak ada entitas kedua yang memiliki otoritas untuk melakukan hal serupa. Kondisi ini sekaligus menjelaskan mengapa klarifikasi dari PATRIN menjadi satu-satunya sumber resmi yang dapat menjawab pertanyaan publik terkait isu tersebut.

Implikasi bagi Atlet dan Publik

Bagi para atlet tunarungu yang selama ini ragu apakah mereka memiliki jalur resmi untuk berlaga di kompetisi internasional, pernyataan PATRIN memberikan kepastian bahwa mekanisme tersebut sudah ada dan berjalan. Bagi publik, klarifikasi ini mengoreksi narasi keliru yang dapat merugikan reputasi organisasi sekaligus menurunkan semangat atlet yang seharusnya mendapat dukungan penuh dari negara dan komunitas olahraga.

DPP PATRIN menyatakan akan terus membuka kanal informasi agar setiap atlet dan keluarga memahami prosedur pendaftaran, seleksi, serta dukungan logistik menuju kejuaraan internasional. Dengan demikian, isu penggalangan dana mandiri diharapkan tidak lagi menjadi sumber kebingungan di masa mendatang.