Terlibat Kasus Narkotika, Kasat Narkoba Kukar Terancam Dipecat!
Terlibat Kasus Narkotika – Kasat Narkoba Polres Kutai Kartanegara (Kukar), AKP Yohanes Bonar Adiguna, terancam diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) oleh Polri karena terlibat dalam kasus narkotika. Penggerebekan terhadapnya terjadi setelah nama Yohanes muncul dalam penyelidikan terkait pengiriman cairan vape yang mengandung etomidate ke wilayah Tenggarong dan Balikpapan. Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur (Kaltim) menemukan fakta bahwa tersangka diduga tidak hanya mengonsumsi narkotika ini, tetapi juga terlibat dalam proses pengadaan dan distribusinya, yang berpotensi merusak kredibilitas institusi kepolisian.
Kasus ini memicu perhatian publik karena melibatkan seorang pejabat yang berada di garda depan penegakan hukum narkoba. Menurut Kombes Pol Romylus Tamtelahitu, Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Yohanes Bonar Adiguna diduga memesan cairan vape yang mengandung etomidate secara rutin. Meski tersangka mengaku bahwa barang tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi, penyidik tetap menyelidiki apakah ada keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika yang lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, Kukar menjadi salah satu daerah yang kerap menjadi sasaran operasi antinarkoba, sehingga kasus ini dianggap mengejutkan.
Proses Penyelidikan dan Bukti Keterlibatan
Penyelidikan terhadap AKP Yohanes Bonar Adiguna dimulai setelah polisi menemukan keterkaitan antara tersangka dengan pengiriman barang yang diduga mengandung narkotika. Dalam pemeriksaan, tersangka ditemukan memiliki jumlah cairan vape yang cukup besar, yakni sekitar 100 botol yang diterima dari lima pengiriman berbeda. Romylus Tamtelahitu mengungkapkan bahwa barang tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga mungkin disimpan untuk dijual atau didistribusikan ke lapisan masyarakat.
“Yang bersangkutan tercatat menerima pengiriman sebanyak lima kali dengan total kurang lebih 100 botol liquid vape,” ujar Romylus, Minggu (17/5/2026).
Penyidik juga menemukan bukti bahwa AKP Yohanes Bonar Adiguna tidak hanya menyimpan cairan vape tersebut, tetapi juga mungkin terlibat dalam penggunaan narkotika di lingkungan kerjanya. Kasus ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan internal, terutama dalam hal penggunaan narkotika oleh pejabat kepolisian. Selain itu, penyidik mencurigai bahwa etomidate, yang merupakan bahan baku untuk membuat vape, bisa memiliki efek sedatif yang lebih kuat dibandingkan narkotika biasa, sehingga menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi pengguna.
Respons dari Internal Polri
Kasus terlibat kasus narkotika ini memicu respons cepat dari Polri. Kepala Kepolisian Resort Kukar, AKBP Darmawan, mengatakan bahwa investigasi sedang berjalan untuk memastikan apakah Yohanes Bonar Adiguna benar-benar terlibat dalam penyalahgunaan narkotika atau hanya terkena dugaan sementara. Jika terbukti melanggar aturan, maka PTDH bisa dilakukan sebagai sanksi terberat. Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum harus memenuhi standar dan bukti yang jelas sebelum pengambilan keputusan.
Sebagai salah satu bagian dari operasi antinarkoba, Polres Kukar sebelumnya telah melakukan beberapa penangkapan di wilayah hukumnya. Namun, kasus terlibat kasus narkotika yang melibatkan pejabat internal dinilai sebagai kejutan karena menunjukkan bahwa penegakan hukum narkoba bisa berdampak pada pejabat yang seharusnya menjadi contoh. Pihak kepolisian juga memperlihatkan komitmen untuk menindak tegas pelaku kejahatan narkoba, baik dari kalangan luar maupun dalam.
Konteks Kebijakan dan Pemantauan
Dalam beberapa tahun terakhir, Polda Kalimantan Timur secara aktif melakukan operasi besar-besaran untuk menekan penggunaan narkotika di daerahnya. Etomidate, yang merupakan salah satu bahan baku vape, mulai menjadi perhatian karena efeknya yang bisa menyebabkan ketergantungan dan penggunaan di kalangan remaja. Kasus terlibat kasus narkotika yang menimpa Kasat Narkoba Kukar dianggap sebagai pelajaran penting bagi institusi kepolisian dalam menjaga integritas dan konsistensi dalam pemberantasan narkoba.
Kebijakan polisi dalam memerangi narkotika juga diharapkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Dengan adanya kasus ini, penegakan hukum akan lebih berdampak jika pejabat kepolisian terlibat langsung dalam penyalahgunaan narkoba. Masyarakat berharap bahwa proses investigasi akan transparan dan keputusan PTDH tidak hanya berdasarkan informasi yang terbatas, tetapi juga bukti yang kuat. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan efektivitas operasi antinarkoba di wilayah Kukar.
