Menko Yusril Beri 8 Arahan Pembenahan Organisasi untuk Pelayanan Akuntabel
Visit Agenda – Dalam Visit Agenda yang diadakan di Graha Pengayoman, Senin (8/6/2026), Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan arahan strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Acara ini menjadi kesempatan penting bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem organisasi agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Meningkatkan Mutu Pelayanan di Tengah Penyelidikan KPK
Acara Konsolidasi Pelayanan Publik yang digelar dalam rangka memperkuat komitmen kolektif terhadap peningkatan kualitas layanan keimigrasian dan pelayanan publik secara umum, juga menjadi wadah diskusi untuk menyikapi dugaan penyimpangan yang sedang diteliti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hadir dalam acara ini antara lain Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto; Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan; Wakil Menteri HAM, Mugiyanto; serta sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Visit Agenda ini merupakan langkah awal untuk menyelaraskan visi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah diakses, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata Menko Yusril dalam sambutan resminya. Ia menekankan bahwa transformasi organisasi harus dimulai dari prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sebagai dasar dari semua kebijakan publik.
Delapan Langkah Utama dalam Pembenahan Struktur
Menko Yusril menguraikan delapan agenda utama yang menjadi fokus perbaikan organisasi. Pertama, melakukan pemetaan titik-titik layanan publik agar seluruh unit mampu menjangkau masyarakat secara merata. Kedua, meninjau ulang standar layanan di setiap bagian kerja agar selaras dengan prinsip transparansi dan kualitas yang tinggi. Ketiga, mendorong adopsi teknologi digital untuk mempercepat proses administrasi publik. Keempat, memperkuat pengawasan internal melalui mekanisme audit yang independen.
Lima, melakukan pelatihan kompetensi pegawai agar lebih profesional dan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Keenam, menyederhanakan prosedur birokrasi agar pengurusan dokumen tidak terlalu rumit. Ketujuh, memastikan semua kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas dan terpadu. Kedelapan, mengevaluasi kinerja unit layanan publik secara berkala untuk memperbaiki kelemahan dan menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat.
Menko Yusril menjelaskan bahwa setiap agenda ini harus diimplementasikan secara terukur dan berkelanjutan. “Dengan Visit Agenda ini, kita ingin menanamkan budaya pelayanan yang akuntabel dan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah,” imbuhnya. Ia menegaskan bahwa keterbukaan dan kejujuran dalam pelayanan publik menjadi kunci keberhasilan reformasi.
Strategi untuk Mengatasi Tantangan Birokrasi
Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi para pejabat untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik. Yusril menyoroti bahwa birokrasi seringkali menjadi hambatan utama bagi efektivitas layanan. “Kita perlu memastikan setiap proses memiliki titik tangkap yang jelas dan tidak terjadi pengulangan tugas di berbagai unit,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa pendekatan holistik dalam pembenahan organisasi akan meminimalkan kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya.
Menko Yusril juga mengingatkan bahwa pelaksanaan perbaikan tidak bisa dilakukan secara terpisah. “Pembenahan harus dilakukan secara simultan dan berkelanjutan, sehingga masyarakat bisa memperoleh hak layanan secara setara, akurat, dan tidak ada diskriminasi,” tegasnya. Dengan strategi ini, pemerintah berharap mampu meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem organisasi yang lebih baik.
