Menko Zulhas Percepat Program MBG untuk Pesantren dan Wilayah 3T
Partaiberita.com – Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau yang lebih dikenal sebagai Menko Zulhas, mengumumkan rencana percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program strategis nasional ini akan diperluas cakupannya untuk mencakup pondok pesantren, lembaga pendidikan berbasis agama, serta kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan akses gizi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Strategi Pelaksanaan Dua Tahap
Menko Zulhas menjelaskan bahwa percepatan program MBG akan dilaksanakan melalui pendekatan dua tahap. Tahap pertama akan memprioritaskan wilayah 3T dan sekolah-sekolah keagamaan termasuk pondok pesantren. Pendekatan ini dipilih karena kedua kelompok tersebut memiliki kebutuhan mendesak akan program makan bergizi. Saat ini, pemerintah tengah menyempurnakan detail teknis pelaksanaannya agar program dapat berjalan optimal.
Dalam kurun waktu satu hingga dua minggu ke depan, tepatnya pada minggu ketiga Juli 2026, Menko Zulhas akan memaparkan rancangan lengkap tersebut kepada Presiden. Jika mendapat persetujuan, program ini dapat segera diterapkan secara nasional. Proses persetujuan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program yang telah direncanakan sejak awal tahun.
“Saya bikin dua tahap MBG. Satu bulan pertama, yang akan diprioritaskan adalah wilayah 3T dan sekolah berbasis agama, pondok-pondok. Ini sedang kami matangkan. Dalam satu sampai dua minggu ini, minggu ketiga saya akan paparkan kepada Bapak Presiden. Kalau disetujui, langsung berlaku,” ujar Menko Zulhas dalam keterangannya, Minggu (26/7/2026).
Optimalisasi Fasilitas yang Ada
Selain strategi waktu, pemerintah juga tengah menyusun skema khusus agar pondok pesantren tidak perlu membangun fasilitas dapur baru. Dapur-dapur yang sudah ada di lingkungan pondok akan dioptimalkan sehingga program dapat berjalan lebih cepat. Pendekatan ini tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga mempercepat implementasi program di lapangan.
Menko Zulhas menekankan bahwa pendekatan ini juga bertujuan agar tidak ada keuntungan tambahan yang diberikan kepada pihak eksternal. Dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran program benar-benar tersalurkan kepada penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk transparansi dalam pengelolaan anggaran nasional.
“Jadi pondok, sekolah-sekolah Islam, saya akan minta nanti enggak usah bikin dapur. Dapurnya di sekolah saja, dapurnya di pondok saja agar ada percepatan. Enggak usah memberi keuntungan kepada pihak lain. Pondok ya sudah, bangunnya di situ. Tinggal pengawasannya agar sehat dan bagus. Ini akan kita percepat bersama wilayah 3T,” katanya.
Penataan Titik Layanan di Pulau Jawa
Dalam perkembangan lain yang tidak kalah penting, pemerintah juga menyiapkan penataan sekitar 8.000 titik layanan MBG baru di Pulau Jawa. Proses ini diperkirakan membutuhkan waktu dua bulan karena harus didahului oleh pendataan penerima manfaat secara menyeluruh. Pendataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap titik layanan memiliki cakupan yang tepat dan tidak terjadi tumpang tindih.
Menko Zulhas menyatakan bahwa percepatan program MBG ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Dengan cakupan yang lebih luas dan implementasi yang lebih cepat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih tertinggal dalam hal akses pangan bergizi.
