Pramono Curhat Hanya Sanggup Revitalisasi 11 Sekolah Rusak
Partaiberita.com – JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan keterbatasan anggaran dalam program revitalisasi sekolah. Pramono Curhat Hanya Sanggup Revitalisasi 11 dari puluhan sekolah yang rusak akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Awalnya, Pemprov DKI Jakarta menargetkan perbaikan sebanyak 22 sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA pada tahun 2026. Namun, realisasi anggaran yang berkurang memaksa pemerintah daerah menyesuaikan rencana tersebut.
Pemotongan DBH menjadi faktor utama penurunan jumlah sekolah yang akan direvitalisasi. Berdasarkan penjelasan Gubernur, semula anggaran telah dialokasikan untuk merevitalisasi maupun merenovasi seluruh sekolah yang terdaftar. Tetapi setelah adanya pengurangan dana dari pusat, jumlah sekolah yang bisa ditangani turun drastis. Kondisi ini tentu berdampak pada masyarakat yang menunggu perbaikan fasilitas pendidikan di ibu kota.
Proses Seleksi dan Prioritas Sekolah
Pramono menjelaskan bahwa proses seleksi sekolah dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi perbaikan. SDN Kebayoran Lama Selatan 09 menjadi contoh penting dalam proses ini. Bangunan sekolah tersebut sempat roboh sebelumnya, sehingga masuk dalam daftar prioritas tinggi. Meskipun awalnya berada di urutan kedelapan dalam daftar prioritas revitalisasi, sekolah ini mendapat perhatian khusus setelah laporan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata).
Setelah menerima laporan komprehensif dari kedua dinas terkait, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menambah empat sekolah lagi ke dalam program revitalisasi. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah dengan kerusakan parah mendapatkan prioritas perbaikan. Total akhirnya, 11 sekolah akan direvitalisasi pada tahun 2026 ini. Jumlah ini merupakan hasil penyesuaian dari rencana awal yang lebih ambisius.
“Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH Dana Bagi Hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan,” kata Pramono di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (26/7/2026).
Kendati jumlah sekolah berkurang, Pemprov DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk menyelesaikan perbaikan pada 11 sekolah tersebut. Program revitalisasi ini mencakup berbagai jenis kerusakan, mulai dari retakan struktural hingga kerusakan atap dan dinding. Pemerintah daerah juga memastikan bahwa proses perbaikan dilakukan dengan standar kualitas yang memadai. Hal ini penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan siswa selama proses belajar mengajar.
Dampak pemotongan DBH terhadap program pendidikan di DKI Jakarta masih akan terus dipantau. Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan evaluasi berkala untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengupayakan sumber pendanaan tambahan untuk mendukung program pendidikan di masa depan. Dengan demikian, meskipun keterbatasan anggaran, kualitas pendidikan di DKI Jakarta tetap dapat terjaga dengan baik.
