Pendeta Gilbert: Kasus Video Dipotong Menimbulkan Kontroversi di Kalangan Tokoh
Key Strategy menjadi strategi penting dalam menghadapi isu dugaan penghinaan agama yang melibatkan sejumlah tokoh nasional. Pendeta Gereja Bethel Indonesia (GBI) Glow Fellowship Centre (FC), Gilbert Lumoindong, mengungkapkan bahwa kasus video yang dipotong dan dibuat viral di media sosial telah menimbulkan kesalahpahaman terhadap sejumlah figur, termasuk akademisi Ade Armando dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut pendeta tersebut, masalah ini bukan hanya soal konten asli tetapi juga tergantung pada siapa yang melakukan pemotongan video, sehingga pesan yang disampaikan bisa menjadi tidak utuh.
Proses Pemotongan Video dan Dampaknya
Gilbert menyoroti bagaimana perubahan kecil pada video, seperti pemotongan bagian tertentu, bisa menimbulkan interpretasi berbeda. Ia mengatakan, dalam kasus Ade Armando dan JK, masyarakat lebih mudah terkesan bahwa pernyataan mereka dianggap memicu provokasi agama, padahal inti dari pesan asli jauh lebih luas. “Yang jadi problem bukan hanya Pak Ade atau Pak JK, tapi siapa yang mengedit video ini,” ujarnya dalam wawancara di program Rakyat Bersuara iNews TV, Selasa (12/5/2026). Pendeta menekankan bahwa pengeditan video sering kali dilakukan untuk menarik perhatian atau memperkuat narasi tertentu, bahkan bisa memicu polarisasi.
Kasus Lain yang Menjadi Korban
Dalam kesempatan yang sama, Gilbert menyebutkan bahwa kasus pemotongan video bukanlah fenomena baru. Beberapa tokoh seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djarot Saiful Hidayat, dan juga tokoh politik lainnya pernah menjadi korban dari perubahan konten melalui editing video. Menurutnya, kejadian serupa terjadi beberapa kali sebelumnya, dan justru memperlihatkan pola serupa dalam mengarahkan opini publik.
Pendeta menjelaskan bahwa fenomena ini berlangsung karena adanya kemampuan teknologi yang mudah diakses oleh masyarakat umum. “Sekarang siapa pun bisa mengedit video dengan cepat dan mengirimkannya ke berbagai platform media sosial,” tambahnya. Ia menyoroti bagaimana video yang dipotong bisa menjadi alat untuk mengubah konteks sekaligus menggambarkan seseorang sebagai pelaku provokasi, meskipun pernyataan asli jauh lebih netral.
Kontroversi dan Tanggung Jawab Masyarakat
Menurut Gilbert, kejadian seperti ini memberikan pelajaran penting kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi. “Kita harus bisa membedakan antara konten asli dan yang telah diubah,” kata pendeta. Ia menekankan bahwa penyebaran informasi yang dipotong bisa memperbesar dampak kesalahpahaman, terutama dalam konteks isu sensitif seperti agama, politik, atau budaya.
Pendeta juga mengkritik cara media sosial dalam mempercepat penyebaran konten tanpa memverifikasi kebenaran lengkap. “Di mana kecepatan menjadi prioritas, kita bisa kehilangan akurasi informasi,” ujarnya. Dalam konteks Key Strategy, ia menyarankan bahwa masyarakat perlu memiliki kemampuan kritis untuk menganalisis video sebelum membagikannya, agar tidak menjadi bagian dari propaganda atau distorsi informasi.
Peran Media dalam Mencegah Kontroversi
Menurut Gilbert, media juga memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan berita secara utuh dan tidak memanipulasi konten. “Jika media sosial bisa mengedit video secara langsung, mereka juga harus menyertakan penjelasan tentang perubahan yang dilakukan,” katanya. Ia mencontohkan bahwa perlu adanya label atau penjelasan terkait pemotongan video agar masyarakat bisa memahami konteksnya dengan lebih baik.
Dalam Key Strategy, pendeta menyarankan bahwa tindakan pemotongan video bisa menjadi alat untuk mengarahkan narasi, baik dalam konteks politik maupun isu sosial. Oleh karena itu, ia berharap semua pihak, termasuk pelaku dan penonton, bisa saling mengingatkan untuk tetap memperhatikan integritas informasi. “Kalau kita bisa terus-menerus mengedit tanpa memahami konteksnya, lama-lama masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap semua konten yang beredar,” pungkas Gilbert.
