News

KPK Tangkap 17 Orang Terkait OTT di Jakbar – Termasuk Mantan Plt Dirjen Imigrasi Safar Godam

KPK Tangkap 17 Orang dalam OTT Jakarta Barat

KPK Tangkap 17 Orang Terkait OTT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat 17 individu di Jakarta Barat. Penyergapan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi dalam lingkup kementerian atau lembaga terkait. Salah satu nama yang disebut dalam penyelidikan ini adalah Safar M. Godam, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi yang turut ditahan.

Detail Penyergapan dan Pelaku

Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, operasi tersebut menyita berbagai barang bukti, termasuk dokumen dan uang yang terkait dengan dugaan korupsi. “Dari 17 orang yang diamankan, satu di antaranya adalah Safar M. Godam, mantan Plt. Dirjen Imigrasi selama periode 2024–2025,” ujarnya pada Rabu (3/6/2026). Budi menegaskan bahwa proses penyelidikan ini berjalan cepat dan intensif, dengan tim KPK melakukan penggeledahan di beberapa titik lokasi.

Dalam penyelidikan ini, delapan orang yang ditangkap merupakan pegawai negeri sipil (PNS) atau penyelenggara negara. Sementara sembilan lainnya berasal dari sektor swasta. Penangkapan di Jakarta Barat dilakukan setelah tim KPK melakukan persiapan yang matang, termasuk pengintaian terhadap transaksi yang mencurigakan. “Kasus ini terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan penggunaan dana secara tidak sah,” tambah Budi.

Kasus Safar M. Godam dan Penyelidikan Selanjutnya

Safar M. Godam, mantan Plt. Dirjen Imigrasi, menjadi sorotan karena kemungkinan terlibat dalam skema korupsi yang melibatkan pihak-pihak di luar lembaga imigrasi. “Ia ditemukan melakukan manipulasi data dan menerima sumbangan untuk kepentingan pribadi,” jelas Budi. Selain itu, tim KPK juga menyita bukti-bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan dalam pengadaan surat keterangan dan pengalihan dana ke rekening pribadi.

Budi Prasetyo menambahkan bahwa pihak KPK telah menetapkan beberapa tersangka, termasuk Safar M. Godam, dalam kasus ini. “Kita akan menggelar perkara malam ini untuk menetapkan status hukum mereka secara resmi,” tuturnya. Dalam penyelidikan ini, juga ada satu orang yang ditangkap di Bali sebagai bagian dari operasi yang berlangsung bersamaan di beberapa wilayah. “Sementara itu, ada satu orang lainnya yang diamankan di Jawa Barat, terkait dengan kegiatan operasi di sana,” lanjut Budi.

Operasi OTT ini menunjukkan konsistensi KPK dalam menindaklanjuti kasus-kasus korupsi yang selama ini dianggap rumit. “Kasus yang menyangkut penyelenggara negara seringkali melibatkan jaringan yang luas, namun dengan kekuatan tim penyidik, kita dapat mengungkapnya,” kata Budi. Ia juga menyebutkan bahwa KPK terus memperluas jaringan investigasi untuk memastikan tidak ada pelaku yang terlewat dari penangkapan.

Kasus Safar M. Godam ini tidak hanya mengguncang lembaga imigrasi, tetapi juga memicu perhatian publik terhadap kejelasan tindakan korupsi di tingkat tinggi. “Selama periode jabatannya, ia diduga mengatur pengalihan dana dari berbagai proyek,” tambah Budi. Selain itu, ada dugaan bahwa beberapa penyelenggara negara lainnya juga terlibat dalam skema yang sama, sehingga investigasi akan dilanjutkan untuk mengetahui lebih dalam.

Penangkapan 17 orang dalam operasi ini menunjukkan bahwa KPK tidak hanya fokus pada kasus kecil, tetapi juga menargetkan korupsi yang lebih besar. “KPK terus berupaya menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan birokrasi dan kebijakan publik,” jelas Budi. Dalam beberapa bulan terakhir, KPK telah menangani lebih dari 20 kasus OTT di berbagai wilayah, termasuk Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. “Dari seluruh kasus ini, setidaknya 15 orang ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Dalam rangka memperkuat pemberantasan korupsi, KPK juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi melalui laporan pengaduan langsung. “KPK siap menerima laporan dari siapa saja yang memiliki informasi terkait korupsi,” kata Budi. Ia menambahkan bahwa dugaan keterlibatan Safar M. Godam menunjukkan bahwa korupsi di sektor pemerintahan bisa terjadi di tingkat kepala lembaga, sehingga penting untuk terus mengawasi kegiatan mereka.

Leave a Comment