Main Agenda: Otorita IKN Usulkan Rp15,5 Triliun untuk Capai Target 2028
Main Agenda – Dalam Main Agenda terbaru, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun untuk percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang dijadwalkan selesai pada 2028. Usulan ini disampaikan selama Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/6/2026), sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi proyek strategis nasional.
Detail Kebutuhan Anggaran
Pembahasan anggaran tambahan mengemuka dalam Main Agenda ini sebagai respons terhadap tantangan pembangunan IKN yang terus meningkat. Basuki menjelaskan bahwa total anggaran yang dibutuhkan OIKN untuk 2027 mencapai Rp22,2 triliun, dengan alokasi awal sebesar Rp6,7 triliun. Dengan tambahan anggaran, diperkirakan dapat menutupi kebutuhan pembangunan batch kedua hingga 2027 sebesar Rp7,4 triliun serta batch ketiga senilai Rp8 triliun untuk kontrak tahun jamak 2026–2028.
“Tambahan anggaran ini sangat penting untuk memastikan progres IKN sesuai jadwal. Tanpa dana tambahan, risiko terlambat mencapai target 2028 akan semakin tinggi,” terang Basuki dalam Main Agenda tersebut.
Anggaran operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun juga menjadi fokus dalam Main Agenda ini. Basuki menyebutkan kebutuhan dana sebesar Rp96 miliar untuk menjaga kinerja Otorita selama proses pembangunan berlangsung. Angka ini mencakup biaya pemeliharaan gedung, jalan, dan infrastruktur kritis yang merupakan bagian dari Main Agenda untuk mengoptimalkan pengembangan kawasan.
Strategi Pemenuhan Target 2028
Otorita IKN menggarisbawahi bahwa anggaran tambahan akan dimanfaatkan secara efisien untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 79/2025. Dalam Main Agenda ini, Basuki menyatakan bahwa dana akan dialokasikan ke sektor infrastruktur utama, seperti jaringan transportasi, pusat pemerintahan, dan perumahan, yang menjadi prioritas dalam pengembangan kawasan.
Kebutuhan anggaran Rp15,5 triliun juga dijelaskan sebagai upaya mengatasi keterbatasan dana di sektor tertentu, terutama untuk proyek yang memerlukan waktu lebih lama. “Dengan Main Agenda ini, kami ingin memastikan bahwa semua aspek pembangunan IKN terpenuhi, termasuk layanan publik dan kebutuhan logistik selama masa konstruksi,” tambah Basuki.
Pembahasan anggaran juga mencakup rencana penggunaan dana dari berbagai sumber, termasuk dana dari APBN, APBD, dan pinjaman internasional. Otorita IKN berharap penambahan dana bisa mendorong koordinasi antarlembaga pemerintah untuk menjaga konsistensi proyek. “Ini adalah Main Agenda penting untuk menjaga ketepatan waktu dan kualitas IKN,” kata Basuki.
Timeline dan Progres Pembangunan
Pembangunan IKN dijadwalkan selesai pada 2028, dengan tahapan konstruksi yang terbagi dalam beberapa batch. Dalam Main Agenda ini, Basuki menekankan bahwa batch kedua dan ketiga memerlukan dana yang lebih besar dibanding batch pertama karena kompleksitas proyek yang meningkat. “Kami sudah mencapai 30 persen dari tahap awal, tetapi masih perlu dana tambahan untuk menyelesaikan 70 persen sisanya,” jelasnya.
Otorita IKN juga menyebutkan bahwa kebutuhan anggaran ini menjadi Main Agenda dalam rapat dengan Menteri PUPR dan Kementerian Keuangan. Dalam diskusi tersebut, dijelaskan bahwa dana tambahan akan dialokasikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan proyek masing-masing. “Kami ingin menyelesaikan semua target pembangunan pada 2028, jadi dana ini sangat mendesak,” tambah Basuki.
Selain itu, Otorita IKN mengungkapkan bahwa penambahan anggaran akan membantu mempercepat pematangan rencana pengembangan kawasan, termasuk menyediakan fasilitas untuk pemerintahan, ekonomi, dan kehidupan masyarakat. “Dengan Main Agenda ini, kita bisa memastikan IKN bukan hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Basuki.
Usulan dana tambahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses transisi ibu kota. Basuki mengatakan bahwa Otorita IKN terus berupaya mempercepat kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga internasional. “Kami sedang mengajukan kerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk mempercepat proses konstruksi, dan anggaran tambahan akan mendukung hal tersebut,” tutupnya.
