Selidiki Tambang Ilegal di Nunukan: What Happened During
What Happened During – JAKARTA – Penyelidikan kasus tambang ilegal di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, tengah berjalan intensif. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara (Pidsus Kejati Kaltara) telah memanggil sejumlah saksi guna memperkuat investigasi yang dianggap penting untuk mengungkap praktik penambangan tidak resmi di daerah tersebut. Proses ini menjadi sorotan karena menyangkut penggunaan lahan hutan dan dampak lingkungan yang signifikan.
Proses Pemeriksaan dan Pihak Terlibat
Menurut Kasi Penkum Kejati Kaltara, Andi Sugandi, pemeriksaan saksi dilakukan dengan ketat. Saksi-saksi yang dipanggil mencakup perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal (Ditjen), serta Direktur Utama PT SIP KM. “What Happened During penyelidikan ini terus berlanjut untuk menelusuri alur pengambilan sumber daya alam yang tidak sah,” jelasnya kepada media pada Jumat (29/5/2026).
Kepala Tim Penyidik Pidsus Kejati Kaltara mengungkapkan bahwa saksi-saksi yang dipanggil memiliki peran kunci dalam menyajikan fakta-fakta penting. Pihak yang diperiksa mencakup para pengusaha, pengelola lahan, dan pihak berwenang. Dalam pemeriksaan, Kejaksaan juga mengajukan pertanyaan terkait izin tambang, praktek operasional, serta kerja sama dengan lembaga pemerintah.
Penghalang dalam Penyelidikan
“Beberapa saksi yang diundang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta perusahaan KM tidak hadir meski tidak memberikan alasan keabsahan ketidakhadirannya,” tambah Andi.
Hal ini memicu kecurigaan bahwa ada upaya untuk menghalangi proses penyelidikan. Dengan kehadiran saksi yang kurang optimal, Kejaksaan perlu memastikan keandalan informasi yang diperoleh. Saksi-saksi yang hadir memberikan pernyataan terkait penyebab tambang ilegal, seperti ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Kasus tambang ilegal di Nunukan bukan hanya menyangkut keuntungan ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang luar biasa. Pengambilan sumber daya alam secara tidak resmi menyebabkan kerusakan lahan, pencemaran air, dan konflik antara masyarakat setempat dengan pihak perusahaan. Pemanggilan saksi menjadi upaya untuk mengungkap detail-detail yang selama ini tidak terdokumentasi dengan baik.
Langkah Selanjutnya dalam Penyelidikan
Setelah pemeriksaan saksi selesai, Kejaksaan akan menyusun laporan yang akan disampaikan ke penyidik utama. “What Happened During penyelidikan ini juga menjadi dasar untuk menentukan langkah hukum lebih lanjut,” kata Andi. Dalam beberapa hari ke depan, pihaknya berencana melakukan audiensi dengan masyarakat setempat untuk memperoleh perspektif lain tentang keberlanjutan tambang ilegal.
Pemanggilan saksi juga diharapkan dapat memperjelas peran lembaga pemerintah dalam mengawasi kegiatan penambangan. Saksi dari Kementerian ESDM dan LHK akan memberikan informasi tentang pengawasan yang telah dilakukan, sementara saksi dari perusahaan bisa menjelaskan kontribusi mereka terhadap aktivitas tambang ilegal. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar satu minggu untuk menyelesaikan seluruh pemeriksaan.
